Jumat, 23 Okt 2026
light_mode
Beranda » Ekonomi » Menkeu Purbaya Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Penting untuk Pemerataan dan Stabilitas Ekonomi

Menkeu Purbaya Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Penting untuk Pemerataan dan Stabilitas Ekonomi

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Kamis, 12 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian strategis dari kebijakan pembangunan nasional dan tidak semestinya terus-menerus diperdebatkan. Menurut Purbaya, MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan salah satu pilar penting dalam strategi pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan kesejahteraan, serta stabilitas sosial dan politik.

“Program ini bagian dari tiga pilar pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan, dan stabilitas sosial politik. Tanpa pemerataan dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai,” ujar Purbaya dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2026, Kamis (12/2/2026).

Ia menilai kritik terhadap MBG kerap mengabaikan konteks besar kebijakan ekonomi pemerintah. Padahal, kata dia, pemerataan kesejahteraan dan stabilitas sosial merupakan prasyarat agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diiringi pemerataan berpotensi memicu ketimpangan dan instabilitas sosial. Sebaliknya, program sosial juga tidak akan efektif apabila kondisi ekonomi nasional terganggu.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa program MBG tidak serta-merta menjamin pertumbuhan ekonomi tetap kuat apabila terjadi tekanan pada sektor ekonomi secara luas.

Ia menyinggung situasi sosial yang sempat memanas pada tahun sebelumnya sebagai gambaran bahwa stabilitas sosial dan kondisi ekonomi memiliki keterkaitan erat.

“Ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, program sosial saja tidak cukup. Sebaliknya, kalau pertumbuhan tinggi tetapi tidak ada pemerataan, itu juga bisa memicu instabilitas sosial yang berdampak ke politik,” kata dia.

Purbaya menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial. Pemerintah, lanjutnya, berupaya memastikan bahwa agenda pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu instrumen yang dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial dalam jangka panjang.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Sembako di Pasar Kasang dan Angso Duo Jambi Stabil, Sejumlah Komoditas Naik Turun

    Harga Sembako di Pasar Kasang dan Angso Duo Jambi Stabil, Sejumlah Komoditas Naik Turun

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga kebutuhan pokok di Kota Jambi terpantau relatif stabil pada Senin, 17 November 2025. Berdasarkan data resmi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, dua pasar besar Pasar Rakyat Kasang dan Pasar Angso Duo mencatat sebagian besar komoditas dalam kondisi stabil, meski sejumlah harga mengalami kenaikan maupun penurunan. Pengamatan di Pasar Rakyat Kasang menunjukkan […]

  • Menhan Sjafrie Ungkap Negara Tanpa Tambang Tapi Jadi Eksportir Timah Top Dunia

    Menhan Sjafrie Ungkap Negara Tanpa Tambang Tapi Jadi Eksportir Timah Top Dunia

    • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya menjaga kekayaan alam Indonesia, khususnya sektor pertambangan, agar tidak kembali menjadi sasaran eksploitasi pihak asing. Ia menyoroti kasus pencurian sumber daya alam yang masih marak, terutama komoditas timah. Dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sjafrie membeberkan adanya sebuah negara yang tidak memiliki tambang timah, […]

  • APBN 2026 Tertekan: Windfall Komoditas Tak Cukup Tahan Dampak Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah

    APBN 2026 Tertekan: Windfall Komoditas Tak Cukup Tahan Dampak Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harapan pemerintah terhadap “durian runtuh” dari lonjakan harga komoditas global mulai memudar. Meski harga minyak, batu bara, dan crude palm oil (CPO) sempat melonjak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, tambahan penerimaan negara dinilai belum cukup kuat menopang APBN 2026. Kenaikan harga komoditas sempat memicu optimisme. Minyak Brent bahkan menembus level US$110 per […]

  • Ekonom Beri 4 Catatan Penting untuk Suksesnya Rencana Redenominasi Rupiah

    Ekonom Beri 4 Catatan Penting untuk Suksesnya Rencana Redenominasi Rupiah

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa Indonesia sudah berada pada kondisi yang tepat untuk membahas rencana redenominasi rupiah. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan disertai sejumlah catatan penting agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. “Kita berada di kondisi yang siap, namun ada beberapa hal yang harus […]

  • Kejar 200 Pengemplang Pajak, Kemenkeu Baru Kumpulkan Rp 8 Triliun

    Kejar 200 Pengemplang Pajak, Kemenkeu Baru Kumpulkan Rp 8 Triliun

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan baru berhasil mengumpulkan Rp 8 triliun dari total Rp 50–60 triliun tunggakan pajak milik 200 wajib pajak besar yang masuk kategori pengemplang. Menurut Purbaya, sebagian wajib pajak masih mencicil, sementara sisanya terus dikejar oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Yang Rp 50 triliun itu akan […]

  • Hingga September 2025, Pajak Digital Tembus Rp 10,21 Triliun

    Hingga September 2025, Pajak Digital Tembus Rp 10,21 Triliun

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Sektor digital kini menjadi penggerak baru penerimaan pajak Indonesia. Dari sektor ini pemerintah telah menghimpun pajak senilai Rp 10,21 triliun sepanjang Januari hingga September 2025. Hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/10/2025). Secara rinci, penerimaan dari pajak pertambahan […]

expand_less