Under-Invoicing Sawit Dibongkar Menkeu Purbaya, Negara Diduga Rugi Bertahun-tahun
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
- print Cetak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dilakukan sejumlah oknum pengusaha melalui skema under-invoicing. Praktik ilegal ini diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jangka waktu bertahun-tahun.
Purbaya menyebut modus yang digunakan yakni melaporkan ekspor CPO seolah-olah hanya sampai negara transit, seperti Singapura, padahal tujuan akhir pengiriman berada di negara lain, termasuk Amerika Serikat. Akibatnya, nilai ekspor yang dilaporkan ke pemerintah Indonesia jauh lebih rendah dari harga sebenarnya di pasar tujuan akhir.
“Yang dilaporkan ke kita hanya sampai Singapura. Harga yang dilaporkan rata-rata setengah dari harga di Amerika. Selisih keuntungannya diambil di perusahaan perantara,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (4/2).
Ia menegaskan selama ini pemerintah “dikibuli” oleh praktik tersebut. Untuk menghentikan kebocoran, Kementerian Keuangan kini memperkuat pengawasan melalui optimalisasi instrumen pajak dan kepabeanan, termasuk pemanfaatan sistem digital dan kecerdasan buatan (AI).
Menurut Purbaya, pemerintah telah mencocokkan data lintas negara hingga ke level kapal per kapal. Dari hasil penelusuran awal, sekitar 10 perusahaan besar telah diperiksa dan ditemukan indikasi manipulasi nilai ekspor yang signifikan.
“Data kapal per kapal menunjukkan ada manipulasi yang cukup luar biasa. Studi awalnya sudah clear,” katanya.
Pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan penggunaan data transaksi dari negara tujuan ekspor sebagai alat bukti hukum di pengadilan. Meski demikian, Purbaya memastikan bukti awal yang dimiliki sudah cukup kuat untuk ditindaklanjuti.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengungkap dugaan praktik under-invoicing dan penggunaan faktur fiktif di sektor sawit. DJP telah mengumpulkan ratusan pelaku usaha untuk pembenahan kepatuhan pajak.
Purbaya menegaskan penindakan akan diprioritaskan di sektor CPO, mengingat kontribusinya yang besar terhadap ekspor nasional dan penerimaan negara. Pemerintah berharap perbaikan penerimaan tahun ini dapat diperoleh dari penguatan ekonomi serta penutupan celah kebocoran pajak dan bea cukai.
- Penulis: syaiful amri
