Rabu, 13 Mei 2026
light_mode
Beranda » Nasional » Purbaya Respons Mundurnya Dirut BEI: Kesalahannya Fatal!

Purbaya Respons Mundurnya Dirut BEI: Kesalahannya Fatal!

  • account_circle -
  • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara tentang pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman. Ia mengatakan langkah Iman Rachman tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas terjadinya kekisruhan di pasar modal dalam beberapa hari terakhir.

“Saya pikir ini positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang terjadi di bursa kemarin,” ujar Purbaya kepada awak media,Jumat(30/1/2026).

Purbaya berpendapat BEI tidak bergerak cepat mengatasi kekisruhan yang ada. Khususnya terkait penanganan terhadap laporan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Bila permasalahan di pasar modal dapat berimbas ke pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dia tidak follow-up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan dia yang fatal disitu, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam,” terangnya.

Di sisi lain, pemerintah tetap konsisten menjaga fundamental perekonomian. Untuk membenahi kelangsungan fiskal maka pemerintah sedang melakukan rotasi terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Kemarin pegawai DJBC saya ganti 35 orang. Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pegawai DJP saya ganti,” kata Purbaya.

Dia menegaskan rotasi ini dilakukan untuk pegawai-pegawai yang terindikasi melakukan penyelewengan. Mengingat penerimaan negara tidak mencapai target pada akhir tahun 2025 yang berimbas pada pelebaran defisit hingga mencapai 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) atau nyaris mendekati ambang batas sebesar 3% dari PDB.

“Pegawai yang ketahuan main- main saya akan putar ke tempat yang lebih sepi. Jadi kita melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh,” tutur Purbaya.

Pemerintah juga menugaskan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking agar investasi bisa berjalan maksimal. Satgas tersebut bertugas menyelesaikan permasalahan yang menghambat investasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah juga bekerja sama dengan otoritas terkait agar sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri bisa tumbuh maksimal.

“Jadi perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan betul-betul sedang terjadi. Kami juga sudah berkomunikasi lebih dekat dengan bank sentral sehingga likuidasi pasar juga cukup untuk ekonomi tumbuh 6% tahun ini,” pungkasnya.(*)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jangan Pakai Joki Saat Lapor SPT, Risiko Kebocoran Data Pribadi Mengintai

    Jangan Pakai Joki Saat Lapor SPT, Risiko Kebocoran Data Pribadi Mengintai

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak untuk tidak menggunakan jasa tidak resmi atau “joki” dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Praktik ini dinilai berisiko tinggi, terutama terkait keamanan data pribadi dan keakuratan pelaporan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengatakan penggunaan jasa pihak ketiga yang tidak memiliki otoritas […]

  • Ombudsman Temukan Maladministrasi, Piutang BLBI Masih Rp 211,98 Triliun

    Ombudsman Temukan Maladministrasi, Piutang BLBI Masih Rp 211,98 Triliun

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyoroti kinerja Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), menyusul masih besarnya piutang negara yang belum tertagih. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024, piutang negara bukan pajak yang didominasi BLBI tercatat mencapai Rp 211,98 triliun. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra […]

  • DJP Larang Pegawai Pajak Ambil Cuti Akhir Tahun, Begini Penjelasannya

    DJP Larang Pegawai Pajak Ambil Cuti Akhir Tahun, Begini Penjelasannya

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan pembatasan cuti tahunan bagi pegawai pajak selama Desember 2025 dilakukan untuk menjaga kelancaran pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara pada akhir tahun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyampaikan bahwa pengaturan cuti tersebut bersifat internal dan rutin dilakukan saat memasuki periode krusial penagihan. “Pengaturan […]

  • Proyek Pipa Gas Cisem II Rampung 2026, Transaksi Gas Siap Jalan Juni

    Proyek Pipa Gas Cisem II Rampung 2026, Transaksi Gas Siap Jalan Juni

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan aktivitas jual beli gas bumi pada proyek pipa transmisi gas Cirebon–Semarang (Cisem) Tahap II dapat mulai berjalan pada Juni 2026. Proyek strategis nasional ini memiliki panjang 245 kilometer dan ditargetkan rampung secara fisik pada tahun ini. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode […]

  • Mobil Toyota Diklaim Siap Tenggak BBM Campur Etanol 20%

    Mobil Toyota Diklaim Siap Tenggak BBM Campur Etanol 20%

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Produsen otomotif asal Jepang, Toyota mengungkapkan kesiapan perseroan menjelang kebijakan mandatori dari pemerintah Indonesia yang akan mewajibkan campuran BBM dengan etanol 10% (E10). Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan, seluruh lini produk Toyota di pasaran saat ini sudah kompatibel dengan BBM campuran etanol 20% alias E20. Alhasil, […]

  • Wamenhut Ajak Semua Pihak Dukung Perhutanan Sosial untuk Hutan Lestari dan Kesejahteraan Masyarakat

    Wamenhut Ajak Semua Pihak Dukung Perhutanan Sosial untuk Hutan Lestari dan Kesejahteraan Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat dukungan terhadap pengembangan perhutanan sosial sebagai strategi nasional menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Menurut Rohmat, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan perhutanan sosial. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga swadaya masyarakat, mitra […]

expand_less