Prabowo Soroti Lambatnya Serapan Anggaran Pusat dan Daerah Jelang Akhir Tahun

JAMBISNIS.COM – Presiden Prabowo Subianto menyoroti lambatnya penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah menjelang akhir tahun. Sorotan itu disampaikan dalam rapat khusus yang digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum keberangkatannya menuju Australia. Bahkan, Prabowo rela menunda penerbangan selama dua jam demi membahas persoalan tersebut.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa salah satu fokus rapat adalah mengevaluasi serapan belanja kementerian, lembaga, serta anggaran daerah. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga.

Prabowo menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan memastikan percepatan belanja, terutama menjelang penutupan tahun anggaran. Kepala negara menegaskan pentingnya pengelolaan dana publik secara transparan, tepat sasaran, dan tepat waktu.

“Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai jadwal, termasuk anggaran di daerah,” kata Teddy menyampaikan arahan Presiden.

Serapan Belanja Masih Rendah

Data APBN KiTa Oktober 2025 mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga 30 September 2025 baru mencapai Rp1.589,9 triliun atau 59,7% dari outlook. Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sudah mencapai 64,7%.

Belanja modal yang seharusnya bersifat produktif justru turun 3,3% secara tahunan, dari Rp179,1 triliun pada September 2024 menjadi Rp173,1 triliun pada September 2025.

Di sisi lain, data Bank Indonesia menunjukkan kas pemerintah pusat di BI dan perbankan masih mencapai Rp849,6 triliun, sementara dana pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai Rp234 triliun per akhir September 2025.

Transfer ke Daerah Juga Melambat

Realisasi transfer ke daerah (TKD) per September 2025 mencapai Rp644,9 triliun atau tumbuh 1,5% (yoy), jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan 11,3% pada periode yang sama 2024.

Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah perbaikan, antara lain mempercepat jadwal penyaluran DAK, DAU, dan DBH, memperbaiki perencanaan pengadaan sejak awal tahun, serta mengoptimalkan SIPD untuk sinkronisasi pusat-daerah.

Ia menambahkan, pemerintah daerah yang khawatir berisiko hukum dapat meminta pendampingan KPK maupun Kejaksaan sejak awal proyek berjalan.