Jumat, 28 Agu 2026
light_mode
Beranda » Ekonomi » Inflasi Jambi Juli 2026 Capai 3,25 Persen, Harga di Muara Bungo Masih Jadi Sorotan

Inflasi Jambi Juli 2026 Capai 3,25 Persen, Harga di Muara Bungo Masih Jadi Sorotan

  • account_circle say say
  • calendar_month 30 menit yang lalu
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Inflasi Provinsi Jambi pada Juli 2026 tercatat 3,25 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut menunjukkan harga barang dan jasa di Jambi secara umum masih mengalami kenaikan dibandingkan Juli 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, inflasi tahunan Jambi pada Juli 2026 berada di bawah angka Juni 2026 yang mencapai 3,85 persen. Secara bulanan, inflasi Jambi pada Juli 2026 tercatat minus 0,06 persen, yang berarti terjadi penurunan harga secara rata-rata dibandingkan bulan sebelumnya.

Pergerakan inflasi juga terlihat berbeda di tiga wilayah yang menjadi cakupan penghitungan inflasi Jambi. Di Kota Jambi, inflasi tahunan pada Juli 2026 mencapai 3,16 persen. Secara bulanan, Kota Jambi justru mengalami deflasi sebesar 0,21 persen.

Sementara itu, Muara Bungo mencatat inflasi tahunan yang lebih tinggi, yakni 3,14 persen. Secara bulanan, wilayah ini mengalami inflasi 0,14 persen.

Adapun Kerinci mencatat inflasi tahunan sebesar 3,14 persen pada Juli 2026. Data tersebut menunjukkan tekanan harga di sejumlah wilayah masih perlu menjadi perhatian meskipun inflasi bulanan Jambi secara keseluruhan mengalami deflasi.

Jika melihat tren sepanjang 2026, inflasi tahunan Jambi sempat mencapai 4,59 persen pada Februari, kemudian turun menjadi 3,55 persen pada Maret dan 2,10 persen pada April. Angka kembali meningkat menjadi 3,56 persen pada Mei dan 3,85 persen pada Juni sebelum turun menjadi 3,25 persen pada Juli.

Perkembangan inflasi menjadi penting bagi masyarakat dan pelaku usaha karena perubahan harga berpengaruh terhadap daya beli konsumen sekaligus biaya operasional UMKM. Ketika harga bahan baku meningkat, pelaku usaha dapat menghadapi tekanan margin apabila kenaikan biaya tidak dapat sepenuhnya diteruskan kepada konsumen.

Sebaliknya, deflasi bulanan pada Juli memberikan ruang bagi konsumen karena secara rata-rata terjadi penurunan harga dibandingkan Juni. BPS menyebut data inflasi tersebut dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan tahun dasar 2022=100.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Survei Harga Konsumen.

  • Penulis: say say

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sebulan Menjabat, Menkeu Purbaya Hadapi Banyak Tantangan tapi Yakin Kondisi Terkendali

    Sebulan Menjabat, Menkeu Purbaya Hadapi Banyak Tantangan tapi Yakin Kondisi Terkendali

    • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bulan pertamanya menjabat sebagai bendahara negara penuh dengan tantangan besar, namun ia memastikan situasi keuangan Indonesia masih dalam kondisi terkendali. Langkah-langkah awal yang ia ambil bahkan mulai menunjukkan arah baru dalam kebijakan fiskal nasional. “Kesannya (jadi Menkeu) menarik. Penuh tantangan, tapi pasti bisa kami kendalikan,” ujar […]

  • NTP Jambi Tinggi, Tetapi Peternak dan Nelayan Masih Menghadapi Tekanan

    NTP Jambi Tinggi, Tetapi Peternak dan Nelayan Masih Menghadapi Tekanan

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Tingginya Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh pelaku usaha pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih terdapat subsektor yang menghadapi tekanan, terutama peternakan dan perikanan. Pada 2025, NTP Provinsi Jambi secara rata-rata mencapai 171,45. Angka tersebut menunjukkan posisi daya beli petani secara umum berada di atas angka […]

  • Anggota DPR Alifudin Dorong Warga Kalbar Promosikan Wisata Lewat Media Sosial Secara Bijak

    Anggota DPR Alifudin Dorong Warga Kalbar Promosikan Wisata Lewat Media Sosial Secara Bijak

    • calendar_month Minggu, 26 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Anggota Komisi VII DPR RI, Alifudin, mendorong masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) untuk memaksimalkan potensi media sosial dalam memperkenalkan keindahan dan keragaman wisata daerah ke tingkat nasional maupun internasional. Dalam kegiatan sosialisasi bertajuk Diseminasi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata melalui Media Sosial di Pontianak, Minggu (26/10/2025), Alifudin menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memanfaatkan platform […]

  • Ketegangan Amerika Serika dan Iran Biang Kerok Kenaikan Harga Minyak Dunia

    Ketegangan Amerika Serika dan Iran Biang Kerok Kenaikan Harga Minyak Dunia

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga minyak dunia kembali melonjak pada Minggu (19/4/2026) di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah mendorong kenaikan signifikan pada harga minyak mentah global. Mengutip laporan pasar, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei naik sekitar 7 persen menjadi 89,74 dolar […]

  • Akses Listrik Dikebut, 3 Kecamatan di Tanjab Barat Masuk Prioritas Pembangunan Jaringan Desa

    Akses Listrik Dikebut, 3 Kecamatan di Tanjab Barat Masuk Prioritas Pembangunan Jaringan Desa

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik desa untuk memperluas akses listrik bagi masyarakat yang hingga kini belum terlayani. Dorongan tersebut disampaikan Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat saat menghadiri rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jaringan Listrik Desa Kabupaten Tanjab Barat di Ruang Fahmi Muchtar, PLN UP3 Jambi, Rabu (19/8/2026). […]

  • Kenaikan Upah Minimum 2026 Tidak Jelas, DPR Sebut Pemerintah Lalai Siapkan Regulasi

    Kenaikan Upah Minimum 2026 Tidak Jelas, DPR Sebut Pemerintah Lalai Siapkan Regulasi

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyoroti keterlambatan pemerintah dalam menyiapkan dasar hukum kenaikan Upah Minimum (UM) tahun 2026. Ia menilai kelalaian tersebut berdampak langsung pada pekerja dan dunia usaha. Menurut Edy, hingga memasuki tenggat penetapan UM sesuai amanat PP 36/2021, Kementerian Ketenagakerjaan belum menentukan bentuk regulasi yang akan digunakan. “Jika regulasinya saja […]

expand_less