Bahlil Targetkan LPG Diganti DME Batu Bara Mulai 2026

JAMBISNIS.COM – Pemerintah Indonesia berencana mengganti penggunaan gas LPG dengan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara mulai tahun 2026. Langkah ambisius ini diinisiasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor LPG dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Program ini sejatinya sudah digagas sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun sempat mandek setelah PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) kehilangan mitra investasi utama dari Amerika Serikat, Air Products & Chemical Inc.

Kini, proyek tersebut kembali dihidupkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan dukungan penuh dari Satgas Hilirisasi Energi.

“Konsumsi LPG nasional mencapai 8,5 juta ton, sementara produksi dalam negeri hanya 1,3 juta ton. Jadi kita masih impor sekitar 6,5–7 juta ton. Karena itu kita harus mulai beralih ke DME,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Bahlil menjelaskan, proyek gasifikasi batu bara menjadi DME merupakan bagian dari strategi hilirisasi sumber daya alam yang diharapkan mampu menekan impor LPG secara signifikan. Pemerintah bahkan telah memberikan insentif fiskal berupa royalti 0% untuk proyek DME agar menarik investor baru.

“Ini nanti mitranya dengan Danantara, dan teknologinya bisa dari China atau Eropa. Kita sedang finalisasi,” ungkap Bahlil.

Dimethyl Ether (DME) adalah gas sintetis yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG. DME dihasilkan dari proses gasifikasi batu bara kalori rendah yang diubah menjadi gas, lalu diproses menjadi DME (CH₃OCH₃).

Menurut data Kementerian ESDM, karakteristik fisika dan kimia DME sangat mirip dengan LPG, sehingga dapat memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada seperti tabung, pipa, dan sistem distribusi. Selain batu bara, DME juga bisa dibuat dari biomassa, limbah organik, dan gas metana batubara (CBM), menjadikannya bahan bakar yang relatif fleksibel dan ramah lingkungan.

Meski target implementasi DME ditetapkan untuk tahun 2026, sejumlah kalangan menilai proyek ini menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi biaya produksi dan kepastian regulasi.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, mengatakan bahwa proyek hilirisasi batu bara masih terkendala aspek keekonomian, termasuk harga teknologi, kerja sama offtaker, serta pembiayaan proyek.

“Harga jual DME masih belum kompetitif dibanding LPG impor. Pemerintah sudah memberi insentif, tapi keekonomian proyek masih harus diperkuat,” ujar Hendra.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy Hartono. Menurutnya, hasil studi kelayakan dari sejumlah perusahaan menunjukkan harga jual DME lebih tinggi dari harga patokan LPG impor, membuat proyek ini belum layak secara komersial.

“Inilah yang membuat program hilirisasi DME masih jalan di tempat,” kata Sudirman.

Sementara itu, Ekonom Senior CORE Indonesia, Muhammad Ishak Razak, menilai pemerintah perlu realistis. Bila keekonomian DME sulit diperbaiki, maka pengembangan jaringan gas kota (jargas) berbasis LNG domestik bisa menjadi alternatif yang lebih efisien.

“Subsidi awal memang besar, tapi jangka panjang bisa hemat devisa dan mengurangi subsidi impor LPG,” ujarnya.

Apabila terealisasi, penggunaan DME dapat memberikan sejumlah manfaat strategis bagi Indonesia:

• Mengurangi ketergantungan impor LPG hingga 80%.
• Mendorong nilai tambah batu bara domestik melalui hilirisasi.
• Membuka lapangan kerja baru di sektor energi dan pertambangan.
• Menghemat devisa negara dari impor LPG yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan investor swasta, terutama dalam penyediaan pendanaan, teknologi, dan pasar jangka panjang.