KOI Akan Bertemu IOC di Swiss Bahas Dampak Penolakan Visa Atlet Israel

JAMBISNIS.COM – Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari memastikan akan bertemu langsung dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) pada 28 Oktober 2025 di Lausanne, Swiss, untuk membahas dampak penolakan visa atlet Israel yang sempat memicu sorotan global. Langkah diplomatik olahraga Indonesia memasuki babak penting. Setelah polemik penolakan visa atlet Israel mengguncang hubungan dengan IOC, kini KOI bersiap membawa penjelasan resmi langsung ke markas besar organisasi Olimpiade dunia.

Raja Sapta menegaskan bahwa pertemuan dengan IOC tersebut telah dijadwalkan sejak lama sebagai bagian dari upaya NOC Indonesia menjaga komunikasi terbuka dengan lembaga internasional itu, serta memberikan penjelasan menyeluruh mengenai konteks situasi politik dan hukum di Indonesia.

“Banyak hal yang akan didiskusikan bersama IOC, termasuk membahas keputusan terkini IOC yang menghentikan komunikasi dengan kami,” ujar Raja Sapta di Jakarta, Sabtu (25/10).

Menurutnya, pertemuan tatap muka di Lausanne menjadi langkah penting untuk mencari solusi konstruktif terkait hubungan Indonesia dengan IOC di tengah situasi sensitif ini. Raja Sapta mengakui bahwa penolakan visa atlet Israel membawa konsekuensi diplomatik tersendiri. Namun, ia menilai penjelasan langsung akan memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada IOC terkait alasan kebijakan pemerintah Indonesia.

“Sampai saat ini IOC belum menghubungi saya secara langsung, jadi memang perlu kami datang ke kantor pusat IOC di Lausanne agar bisa dijelaskan secara terbuka dan bersama-sama mencari jalan keluar terbaik,” ujarnya.

Ia berharap pertemuan tersebut membuka ruang dialog positif antara NOC Indonesia dan IOC, sekaligus memastikan posisi Indonesia tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Olimpiade, terutama dalam menjaga nilai sportivitas dan perdamaian dunia. Penolakan visa terhadap atlet Israel yang dijadwalkan mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada pertengahan Oktober memicu perhatian luas komunitas olahraga internasional.

Akibat kebijakan tersebut, Komite Eksekutif IOC memutuskan menghentikan seluruh bentuk dialog dengan KOI terkait rencana Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade dan ajang olahraga internasional lainnya.

“Tindakan seperti ini merampas hak atlet untuk berkompetisi secara damai dan menghalangi Gerakan Olimpiade untuk menunjukkan kekuatan olahraga,” tulis IOC dalam laman resminya, Kamis (23/10).

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pembatalan visa kontingen Israel memiliki dasar hukum dan alasan keamanan yang kuat. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai konstitusi Indonesia.

“Langkah pembatalan visa ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sejalan dengan UUD 1945, yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum serta melaksanakan ketertiban dunia,” kata Erick di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap mendukung semangat perdamaian dan fair play dalam olahraga, namun dalam batas yang tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Pertemuan antara KOI dan IOC diharapkan dapat menghasilkan solusi diplomatik yang seimbang  menjaga kedaulatan kebijakan nasional Indonesia, sekaligus memastikan keberlanjutan partisipasi Indonesia dalam ajang olahraga internasional, termasuk Olimpiade mendatang.

“Kami ingin memastikan bahwa olahraga tetap menjadi jembatan perdamaian, bukan sumber perpecahan,” ujar Raja Sapta menutup.