Sabtu, 27 Jun 2026
light_mode
Beranda » Nasional » Freeport Lepas 12% Saham untuk Indonesia, Ajukan Perpanjangan Kontrak Tambang Kuartal IV 2025

Freeport Lepas 12% Saham untuk Indonesia, Ajukan Perpanjangan Kontrak Tambang Kuartal IV 2025

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. (FCX), mengonfirmasi akan melepas 12% saham tambahan di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pihak Indonesia. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari syarat untuk mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) setelah kontrak saat ini berakhir pada 2041. Presiden dan CEO FCX, Kathleen Quirk, mengatakan bahwa setelah proses divestasi selesai, kepemilikan Freeport di PTFI akan berkurang menjadi sekitar 37%.

“FCX diperkirakan akan mempertahankan kepemilikan sekitar 49% hingga tahun 2041, dan selanjutnya memiliki sekitar 37% kepemilikan setelah tahun 2041,” ujar Quirk dalam pernyataan resmi, dikutip Jumat (24/10/2025).

Ia menambahkan, perjanjian tata kelola yang ada akan tetap berlaku selama masa operasi tambang. Freeport juga menyiapkan pengajuan resmi perpanjangan izin tambang yang akan dilakukan pada kuartal IV/2025.

“Sehubungan dengan perpanjangan ini, PTFI berencana untuk melanjutkan eksplorasi, melakukan studi pengembangan tambahan, serta memperluas program sosialnya,” tambahnya.

Langkah perpanjangan izin tambang ini juga sejalan dengan penyelesaian pembangunan smelter Freeport Indonesia yang ditargetkan selesai pada 2025. Keberadaan fasilitas hilirisasi tersebut menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan operasi dan kontribusi ekonomi nasional.

“Perpanjangan tersebut akan memungkinkan kelangsungan operasi berskala besar untuk kepentingan semua pemangku kepentingan, sekaligus membuka peluang pengembangan sumber daya tambahan di kawasan Grasberg,” ungkap Quirk.

Sementara itu, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani memastikan bahwa proses penandatanganan divestasi 12% saham tersebut segera dilakukan. Menurutnya, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport telah mencapai kesepakatan final.

“Negosiasi sudah selesai, tinggal menunggu finalisasi dokumen. Prinsipnya, kesepakatan telah tercapai,” ujar Rosan di sela-sela acara Investor Daily Summit 2025 di JICC, Rabu (8/10/2025).

Rosan menegaskan bahwa divestasi dilakukan secara gratis (free of charge) sebagai hasil dari negosiasi panjang selama enam bulan terakhir. Dengan tambahan 12% saham tersebut, kepemilikan Indonesia di Freeport Indonesia akan meningkat menjadi sekitar 63,2%, melalui holding BUMN pertambangan MIND ID (Inalum).

“Tambahan saham ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam kepemilikan dan pengambilan keputusan strategis di Freeport Indonesia,” jelas Rosan.

Sebelumnya, pada tahun 2018, Indonesia telah mengambil alih 51,2% saham Freeport Indonesia melalui proses divestasi besar yang menandai beralihnya kendali mayoritas dari perusahaan AS tersebut ke pemerintah Indonesia.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kenaikan Royalti Tambang Nikel hingga Emas Ditunda, Pemerintah Kaji Dampak ke Investasi

    Kenaikan Royalti Tambang Nikel hingga Emas Ditunda, Pemerintah Kaji Dampak ke Investasi

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Rencana pemerintah menaikkan tarif royalti pertambangan mineral, mulai dari nikel hingga emas, memicu respons negatif dari pelaku pasar. Akibatnya, kebijakan tersebut untuk sementara ditunda sambil menunggu evaluasi lebih lanjut. Usulan yang digodok oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu mencakup kenaikan royalti untuk sejumlah komoditas strategis seperti nikel, tembaga, timah, emas, hingga […]

  • Respons Kemnaker soal Gugatan UMP Jakarta 2026 ke PTUN: Penetapan Upah Jadi Hak Prerogatif Gubernur

    Respons Kemnaker soal Gugatan UMP Jakarta 2026 ke PTUN: Penetapan Upah Jadi Hak Prerogatif Gubernur

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons rencana serikat buruh yang akan menggugat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut dipicu ketidakpuasan buruh atas besaran UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5,73 juta per bulan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah […]

  • 20 Menu Takjil Puasa Ramadan 2026 Paling Favorit, Praktis dan Segar untuk Berbuka

    20 Menu Takjil Puasa Ramadan 2026 Paling Favorit, Praktis dan Segar untuk Berbuka

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menu takjil puasa selalu menjadi sajian yang dinantikan saat bulan Ramadan. Setelah seharian menahan lapar dan dahaga, banyak orang memilih makanan dan minuman ringan yang manis serta menyegarkan untuk mengembalikan energi secara bertahap. Takjil umumnya dikonsumsi sebelum menyantap hidangan utama. Selain praktis, menu takjil juga beragam, mulai dari olahan tradisional hingga minuman kekinian […]

  • Harga Sembako Jambi Hari Ini: Cabe Rawit Merah Tembus Rp 65.000 per Kg

    Harga Sembako Jambi Hari Ini: Cabe Rawit Merah Tembus Rp 65.000 per Kg

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Talang Banjar, Kota Jambi, terpantau relatif stabil berdasarkan pembaruan Sistem Informasi Harga Komoditas (SIHARKO) pada Senin (26/1/2026). Meski demikian, sejumlah komoditas cabai mengalami kenaikan harga. Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi mencatat cabe rawit merah mengalami kenaikan sebesar 23,08 persen menjadi Rp 65.000 per kilogram. Sementara […]

  • Gubernur Malut dan Aceh Minta Solusi atas Pemotongan Dana Transfer ke Daerah

    Gubernur Malut dan Aceh Minta Solusi atas Pemotongan Dana Transfer ke Daerah

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap pertemuan antara pemerintah daerah dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat menghasilkan solusi konkret pascapemotongan Transfer ke Daerah (TKD) agar pembangunan infrastruktur di daerah tetap berjalan optimal. Pertemuan yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025) itu dihadiri puluhan […]

  • Terobosan Baru, Tanah Wakaf Boleh Dikomersialkan Jadi Mal, Hotel, atau Rumah Sakit

    Terobosan Baru, Tanah Wakaf Boleh Dikomersialkan Jadi Mal, Hotel, atau Rumah Sakit

    • calendar_month Selasa, 14 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Masalah tanah wakaf di Indonesia bukan hanya soal sertifikasi yang mandek, ditandai lebih dari 300.000 bidang belum bersertifikat. Tetapi juga soal aset-aset yang tidak produktif atau mangkrak. Menjawab tantangan ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok terobosan baru, salah satunya mengizinkan komersialisasi alias wakaf produktif di atas tanah wakaf. […]

expand_less