Saat Kondisi Memanas Trump Sahkan UU Hubungan AS-Taiwan

JAMBISNIS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang (RUU) yang mewajibkan Departemen Luar Negeri AS meninjau pedoman untuk memperdalam keterlibatan negara itu dengan Taiwan. Pengesahan UU ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran China dapat mengambil tindakan militer terhadap pulau yang memiliki pemerintahan mandiri tersebut.

UU baru ini secara spesifik mensyaratkan Departemen Luar Negeri melakukan peninjauan berkala, setidaknya setiap lima tahun, untuk menjelaskan bagaimana pedoman tersebut memperdalam hubungan antara AS dan Taiwan. Penilaian tersebut juga harus mengidentifikasi dan merinci peluang untuk menghapus batasan-batasan yang diterapkan AS sendiri/ self-imposed limitations terhadap interaksi AS-Taiwan.

Langkah ini dipersepsikan oleh China sebagai pengakuan de facto terhadap kedaulatan Taiwan.

Perwakilan Rakyat Ann Wagner dari Partai Republik Missouri, yang menjadi sponsor RUU tersebut, mengatakan legislasi ini mengirimkan pesan pihaknya berdiri teguh melawan upaya berbahaya Partai Komunis China untuk mendominasi kawasan.

Penandatanganan UU ini dilakukan tak lama setelah percakapan telepon antara Trump dan Presiden China Xi Jinping di mana Xi menegaskan penyatuan kembali adalah masalah krusial bagi China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.

Langkah AS ini juga terjadi menyusul komentar dari Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi. Takaichi menyatakan setiap upaya pemerintah China untuk merebut Taiwan dengan paksa dapat menimbulkan risiko eksistensial bagi Jepang. Klasifikasi risiko eksistensial tersebut dapat membuka jalur hukum bagi keterlibatan pasukan Jepang dalam potensi respons jika situasi tersebut terjadi. Pernyataan ini memicu kemarahan di China.

Ketika ditanya mengenai penandatanganan UU oleh Trump, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan pihak AS harus menangani masalah Taiwan dengan sangat hati-hati. Dalam konferensi pers reguler di Beijing pada Rabu (3/12/2025), Lin Jian menegaskan kembali negaranya menentang segala bentuk pertukaran resmi antara AS dan Taiwan.

Secara tradisional, para pemimpin AS mempertahankan pendekatan ambiguitas strategis terkait Taiwan. Di bawah pendekatan ini, AS berhak menggunakan kekuatan tetapi tidak secara eksplisit menyatakan apakah akan melakukan intervensi jika China menyerang Taiwan.

Pengesahan undang-undang yang mewajibkan peninjauan pedoman untuk memperdalam hubungan AS-Taiwan ini menandai pergeseran substansial dalam kebijakan luar negeri AS, menjauh dari pendekatan ambiguitas strategis yang telah lama dipegang. Pendekatan lama tersebut bertujuan untuk mencegah China melakukan invasi sekaligus mencegah Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan secara formal, sehingga menjaga status quo yang rapuh.

Peningkatan ketegasan AS dan pernyataan keras dari Jepang mengenai risiko eksistensial secara kolektif meningkatkan level bahaya di Selat Taiwan, mengubahnya menjadi salah satu titik konflik geopolitik paling sensitif di dunia saat ini.(*)