Senin, 29 Jun 2026
light_mode
Beranda » Nasional » Risiko Redefinisi Sawit Jadi Pohon di KBBI bagi Lingkungan dan Kebijakan Nasional

Risiko Redefinisi Sawit Jadi Pohon di KBBI bagi Lingkungan dan Kebijakan Nasional

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Definisi kelapa sawit yang kini dicatat sebagai pohon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi VI memicu kekhawatiran ahli lingkungan dan kehutanan. Menurut para peneliti, perubahan ini tidak berpijak pada landasan ilmiah yang kuat dan berpotensi memengaruhi kebijakan terkait deforestasi dan pengelolaan lahan.

Redefinisi ini disebut-sebut berkaitan dengan dorongan Presiden Prabowo Subianto terhadap perluasan lahan sawit, yang kerap ia sebut sebagai “miracle crop” dalam berbagai kesempatan. Namun, penyebutan sawit sebagai pohon lebih tepat dikategorikan dalam folk taxonomy atau taksonomi rakyat, yang mengelompokkan tanaman berdasarkan kegunaan sehari-hari, bukan kriteria ilmiah.

Kepala Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra BRIN, Obing Katubi, menjelaskan bahwa taksonomi rakyat menggunakan kategori luas dan generik untuk mempermudah identifikasi, tetapi berbeda dengan taksonomi ilmiah yang mempertimbangkan struktur botani.

Dosen Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Hero Marhaento, menegaskan sawit tidak memiliki batang sejati yang berkayu, berbeda dengan pohon pada umumnya. Menurut standar FAO, sawit bukan pohon sejati, sehingga definisi KBBI yang baru dianggap keliru dari perspektif ilmiah.

Perubahan definisi ini berpotensi memengaruhi kebijakan lingkungan. Jika sawit dianggap pohon, maka ekspansi perkebunan sawit bisa diinterpretasikan sebagai penambahan tutupan hutan, meski secara ekologis tidak benar. Narasi ini bisa menimbulkan klaim palsu soal keberhasilan rehabilitasi lahan atau upaya menahan deforestasi.

Dr. Ria Febrina dari Universitas Andalas menyoroti bahwa KBBI seharusnya tetap melibatkan ahli di bidang terkait untuk memastikan akurasi definisi. Kekeliruan dalam kamus dapat mengurangi kredibilitas referensi ilmiah, memengaruhi dunia akademik, dan membingungkan publik mengenai perbedaan antara pengetahuan ilmiah dan lokal.

Obing Katubi menambahkan, pendefinisian kata harus menyeimbangkan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan lokal agar masyarakat bisa membedakan penggunaan sehari-hari dari konsep ilmiah.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jelang Lebaran, Harga Cabai dan Daging Sapi di Jambi Naik

    Jelang Lebaran, Harga Cabai dan Daging Sapi di Jambi Naik

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menjelang Hari Raya Idulfitri, sejumlah harga bahan pokok di Kota Jambi mulai mengalami kenaikan. Namun secara umum, sebagian besar kebutuhan sembako di pasar tradisional masih terpantau stabil. Berdasarkan data Sistem Informasi Harga Kebutuhan Pokok (SIHARKO) dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, pemantauan harga di Pasar Angso Duo per 13 Maret 2026 menunjukkan […]

  • Agrinas Impor 160.000 Pikap 4×4 Senilai Rp 200 Triliun untuk Program Koperasi Merah Putih

    Agrinas Impor 160.000 Pikap 4×4 Senilai Rp 200 Triliun untuk Program Koperasi Merah Putih

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – PT Agrinas Pangan Nusantara mengungkap kebutuhan impor mobil pikap 4×4 untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mencapai 160.000 unit. Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, mengatakan pengadaan kendaraan tersebut tidak hanya berasal dari India, tetapi juga dari sejumlah negara lain seperti China dan Jepang. Ia merinci, sebanyak 13.500 unit […]

  • Patok Serapan Anggaran 96 Persen Tahun 2025, Kementerian PKP: Sudah 75,5 Persen

    Patok Serapan Anggaran 96 Persen Tahun 2025, Kementerian PKP: Sudah 75,5 Persen

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mematok serapan pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2025 mencapai 96 persen. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel mencatat realisasi serapan anggaran kementerian telah mencapai Rp 3,98 triliun atau 75,5 persen dari total pagu TA 2025 sebesar Rp 5,27 triliun per 13 November 2025. “Kita sudah 75,5 […]

  • 15 Pekerjaan yang Terancam Hilang & 15 Profesi yang Bakal Booming di Era AI 2027

    15 Pekerjaan yang Terancam Hilang & 15 Profesi yang Bakal Booming di Era AI 2027

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Perkembangan teknologi yang makin cepat ternyata bukan hanya membawa kemudahan, tapi juga tantangan besar di dunia kerja. Menurut laporan World Economic Forum (WEF) berjudul Future of Work, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomasi akan mengubah peta pekerjaan secara besar-besaran dalam lima tahun ke depan. WEF memprediksi, antara tahun 2023 hingga 2027 […]

  • BGN Angkat 32.000 Petugas Makan Bergizi Gratis Jadi PPPK Februari 2026

    BGN Angkat 32.000 Petugas Makan Bergizi Gratis Jadi PPPK Februari 2026

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan mengangkat sebanyak 32.000 petugas program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Februari 2026. Pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung penguatan sumber daya manusia (SDM) di lembaga tersebut. Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, proses rekrutmen PPPK telah dilakukan secara bertahap. Pada […]

  • BPK Temukan Pemborosan Rp 9,9 Triliun di PT Pupuk Indonesia Akibat Pabrik Tua

    BPK Temukan Pemborosan Rp 9,9 Triliun di PT Pupuk Indonesia Akibat Pabrik Tua

    • calendar_month Minggu, 26 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Pemeriksa Keuangan mengungkap adanya pemborosan biaya produksi pupuk mencapai Rp 9,9 triliun yang terjadi di tubuh PT Pupuk Indonesia. Temuan tersebut berkaitan dengan operasional pabrik tua yang dinilai tidak efisien. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2025, BPK menyoroti tingginya konsumsi energi pada pabrik amonia milik perusahaan. Rata-rata konsumsi gas tercatat […]

expand_less