Plus Minus Skema Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh

JAMBISNIS.COM – Pemerintah dan Danantara resmi mempertimbangkan skema baru untuk menangani utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Dalam skema tersebut, pemerintah akan mengambil alih pembiayaan infrastruktur, sementara Danantara menangani operasional. Model ini disebut selaras dengan Undang-Undang Perkeretaapian, namun para ekonom mengingatkan adanya risiko besar bagi APBN.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menjelaskan bahwa pembagian peran ini sebenarnya sudah sesuai kerangka hukum. Infrastruktur seperti rel dan jembatan merupakan tanggung jawab negara, sedangkan sarana dan layanan menjadi ranah operator. Menurut dia, prasarana Whoosh mencakup sekitar 80 persen biaya proyek sehingga wajar menjadi beban negara.

Namun, ia mengingatkan bahwa proyek Whoosh sejak awal diklaim bisa berjalan dengan skema business-to-business (B2B), padahal sejarah menunjukkan proyek kereta cepat hampir selalu membutuhkan campur tangan negara. “Dari awal dikatakan bisa B2B murni, ternyata tidak. Sejak awal pemerintah terlibat, desainnya pasti berbeda,” ujarnya.

Peringatan Risiko Fiskal dari Indef

Pandangan lebih kritis disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman. Menurutnya, pembagian beban ini tidak otomatis menyelesaikan akar masalah. Ia menilai proyeksi pendapatan Whoosh terlalu optimistis sehingga risiko kekurangan dana operasional tetap membayangi.

Jika pemerintah mengambil alih prasarana tanpa memperbaiki desain pendanaan, utang yang seharusnya menjadi tanggung jawab korporasi dapat berubah menjadi beban fiskal negara. “Ini berpotensi hanya memindahkan masalah ke APBN,” ujar Rizal.

Ancaman Contingent Liabilities

Kekhawatiran serupa datang dari Core Indonesia. Peneliti senior, Yusuf Rendy Manilet, menilai skema ini berisiko menciptakan contingent liabilities atau kewajiban bersyarat yang bisa membengkak di masa depan. Hal ini bertentangan dengan prinsip awal proyek yang dikemas sebagai investasi B2B.

Yusuf menilai penyelesaian yang paling sehat adalah melalui mekanisme korporasi, seperti debt-to-equity swap, penyesuaian tenor pinjaman, atau membentuk SPV agar aset dan utang lebih transparan. Menurutnya, dukungan pemerintah tetap bisa diberikan tetapi harus terbatas dan terukur.

Utang Jumbo Masih Menjadi Tantangan

Sebagai catatan, proyek Kereta Cepat Whoosh menelan biaya sekitar US$7,27 miliar atau sekitar Rp120 triliun, dengan 75 persen pembiayaan berasal dari China Development Bank (CDB). Bunga pinjaman ditetapkan 2 persen per tahun dengan tenor 40 tahun.

Dengan besarnya nilai investasi dan pendapatan yang belum stabil, restrukturisasi ini menjadi langkah penting, namun para ekonom menegaskan perlunya disiplin fiskal agar APBN tidak menjadi penutup kekurangan dana operator.