Kembangkan Mobil Nasional, Airlangga Hartarto Pastikan Insentif Kendaraan Listrik Stop
- account_circle -
- calendar_month Selasa, 16 Des 2025
- print Cetak
ILUSTRASI: Pemerintah RI melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal kuat bahwa insentif kendaraan listrik tidak akan dilanjutkan pada 2026.(F:Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Pemerintah RI melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal kuat bahwa insentif kendaraan listrik tidak akan dilanjutkan pada 2026. Kebijakan tersebut dinilai telah mencapai tujuan awalnya, yaitu mendorong produsen otomotif untuk membangun fasilitas produksi di dalam negeri.
Meski demikian, ketiadaan insentif bukan berarti pengembangan industri otomotif dihentikan, melainkan akan mengalihkan fokus ke pembangunan mobil nasional sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Stimulus itu diberikan supaya mereka bangun pabrik. Sekarang setelah mereka bangun pabrik, struktur biaya masuknya lebih rendah. Jadi ketika insentif berhenti, industri tetap jalan,” ujar Airlangga di Subang, Jawa Barat, kemarin.
Airlangga juga menilai, selama dua tahun pemberian insentif kendaraan listrik, hasilnya sudah terlihat. Harga mobil listrik saat ini menjadi lebih terjangkau, dan sejumlah produsen mulai merealisasikan investasi melalui pembangunan pabrik di Indonesia.
“Sekarang sudah ada mobil listrik dengan harga Rp 152 juta. Sebelum kebijakan ini, tidak ada mobil listrik di bawah Rp 200 juta,” kata Airlangga.
Seiring berakhirnya insentif, anggaran pemerintah akan diarahkan untuk mendukung pengembangan mobil nasional. Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan perencanaan dengan mempelajari model bisnis dan strategi investasi yang sudah berjalan, termasuk dari VinFast.
“Anggarannya kita arahkan ke perencanaan mobil nasional. Itu sedang dalam proses,” ujarnya.
Ia menegaskan, tidak akan ada tambahan insentif baru bagi produsen kendaraan listrik. Skema yang ada saat ini dinilai sudah cukup untuk mendorong pembangunan pabrik dan investasi jangka panjang.
“Tidak ada tambahan, yang ada itu existing saja. Jadi yang lain, yang belum punya pabrik tapi menikmati insentif harus ikut seperti VinFast ini (mendirikan pabrik),” tuturnya.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini tengah menyiapkan pengembangan mobil nasional sebagai bagian dari strategi jangka panjang industri otomotif. Gagasan tersebut disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia dapat memiliki mobil buatan dalam negeri dalam tiga tahun ke depan. Bahkan, alokasi dananya sudah disiapkan.
“Belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” ujar Prabowo beberapa waktu lalu.
“Saya sudah alokasikan dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia,” sambungnya.
Prabowo juga mengungkapkan, pengembangan mobil nasional diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membangun kebanggaan terhadap produk buatan Indonesia. Adapun beberapa insentif otomotif yang akan terhenti pada akhir tahun ini adalah pembebasan tarif bea masuk bagi mobil listrik berbasis baterai dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 10 persen.
Insentif pengurangan PPN ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025. Syaratnya, kendaraan listrik diproduksi lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu, yaitu minimum 40 persen, sementara tarif PPnBM juga akan dibebaskan.(*)
- Penulis: -
- Editor: Darmanto Zebua
- Sumber: Kompas
