Ekonomi Tanjab Barat Tumbuh 5,28%, Pengangguran Masih Tinggi dan Belum Terserap

JAMBISNIS.COM – Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir. Namun, peningkatan tersebut belum mampu diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang optimal, sehingga tingkat pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.

Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai persoalan ketenagakerjaan di daerah ini bersifat struktural. Ia menyoroti sejumlah faktor utama, mulai dari penurunan partisipasi angkatan kerja, migrasi tenaga kerja, hingga ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.

Data terbaru menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Tanjung Jabung Barat meningkat menjadi 3,20 persen pada Agustus 2024, dari sebelumnya 2,95 persen pada Desember 2023. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja justru mengalami penurunan menjadi sekitar 171 ribu jiwa, dengan 166 ribu di antaranya telah bekerja.

Sepanjang 2025, kondisi tersebut relatif stagnan. Jumlah pengangguran bertahan di kisaran 5 ribu orang, mencerminkan terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru di daerah tersebut.

“Pertumbuhan ekonomi 5,28 persen pada 2025 memang terlihat kuat, bahkan meningkat dibandingkan 4,43 persen pada 2024. Namun, pertumbuhan ini belum inklusif karena belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal,” ujar Noviardi, Jumat (24/4).

Ia juga menyoroti stagnasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai salah satu faktor utama. Dampak lanjutan pascapandemi serta arus migrasi membuat basis tenaga kerja tidak berkembang secara signifikan.

Selain itu, struktur ekonomi daerah yang masih bergantung pada sektor primer seperti perkebunan sawit dinilai turut membatasi peluang kerja. Ketika harga komoditas berfluktuasi, termasuk penurunan harga kelapa pada akhir 2025, daya beli masyarakat ikut tertekan dan kesempatan kerja di sektor pedesaan menyusut.

“Ketergantungan pada sektor primer membuat pasar kerja rentan. Ketika harga turun, dampaknya langsung terasa pada pendapatan dan konsumsi masyarakat,” jelasnya.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah mismatch keterampilan tenaga kerja. Peningkatan jumlah lulusan terdidik tidak diimbangi dengan kebutuhan industri lokal, sehingga memicu meningkatnya pengangguran terdidik.

“Pasokan tenaga kerja terdidik meningkat, tetapi permintaan industri tidak sejalan. Ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar,” tambahnya.

Pemerintah daerah sendiri melalui rencana strategis Dinas Tenaga Kerja menargetkan penurunan TPT hingga 3,12 persen dalam beberapa tahun ke depan. Namun, upaya tersebut dinilai perlu diiringi dengan diversifikasi ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pantau terus berita perkembangan ekonomi, saham, harga emas, dan harga sembako terkini secara cepat dan akurat di Jambisnis.com.