Ditemukan Ribuan NIK Ganda, Belasan Ribu Calon Debitur KPR Terganjal SLIK OJK
- account_circle -
- calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
- print Cetak
ILUSTRASI: Rumah subsidi yang dibangun pengembang banyak diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).(F:Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Ternyata banyak masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit mengambil KPR rumah subsidi. Faktor utamanya karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK rendah.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebut ada lebih dari 19.000 data calon debitur yang terkendala dari imbas SLIK OJK itu.
“Data tersebut merupakan hasil laporan dari masing-masing asosiasi pengembang perumahan subsidi. Sudah kami serahkan juga ke OJK, ada 19.000 lebih data,” kata Heru dikutip Kompas.com, Jumat (28/11/2025).
Sementara dari total laporan tersebut, hanya 12.000 data calon debitur yang sudah lengkap dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga tidak bisa dilacak oleh sistem perbankan.
Kemudian dari sisa jumlah tersebut, ditemukan sebanyak 4.000 NIK ganda atau satu NIK digunakan oleh dua calon debitur KPR subsidi.
“Itu kami cleansing lagi, sehingga ada kurang lebih hampir 8.000 data, itu yang kami serahkan ke OJK untuk data analisis,” ujar Heru.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan SLIK OJK menjadi alasan banyak masyarakat sulit mendapatkan KPR.
“Sepertinya bukan SLIK OJK aja yang membuat mereka enggak bisa dapat kredit,” kata Purbaya saat itu.
Bahkan menurutnya, apabila SLIK OJK dengan klasifikasi Kolektibilitas (KOL) tertentu dihapuskan, masalah kredit macet tetap belum bisa diatasi maksimal.
Purbaya mengatakan akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mencari akar masalah KPR macet, yang diperkirakan juga terdapat andil lemahnya demand konsumen.
“Jadi akan kita pelajari lebih lanjut apakah itu demand lemah atau memang ada hambatan yang lain. Nanti mungkin Menteri-nya akan menyesuaikan itu sesuai dengan kondisi, nanti kita lihat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa ada sekitar 14.000 konsumen yang mengalami kredit macet. Namun demikian, ia mengatakan masih harus menegaskan besaran angkanya kepada Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
“Kalau enggak salah 14.000, tanya Pak Heru deh, cek datanya berapa, tapi cukup besar kok,” kata Ara, sapaan akrab Menteri PKP.(*)
- Penulis: -
- Editor: Darmanto Zebua
