DIPA APBN 2026 Belum Diserahkan, Kemenkeu Pastikan Anggaran Tetap Berjalan
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Rabu, 17 Des 2025
- print Cetak
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2026 kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah hingga kini belum dilaksanakan. Meski demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berjalan tanpa hambatan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut hanya menyangkut agenda seremoni penyerahan DIPA dan tidak berdampak pada proses teknis maupun kesiapan pelaksanaan anggaran.
“Ini hanya upacaranya saja yang diundur. Bukan berarti pelaksanaan APBN 2026 terhambat. Yang lain tetap berjalan,” ujar Purbaya usai menghadiri rapat arahan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
Menurut Purbaya, penyerahan DIPA semula dijadwalkan berlangsung pekan ini, namun harus ditunda untuk menyesuaikan agenda Presiden. Pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk pelaksanaan seremoni tersebut.
Ia kembali menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga telah siap menjalankan program-program APBN 2026 sesuai perencanaan, meskipun DIPA belum diserahkan secara simbolis.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu telah merilis jadwal dan batas waktu Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) sebagai panduan penyelesaian kewajiban anggaran akhir tahun 2025.
Dalam kalender LLAT tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah tanggal penting terkait pengajuan dokumen, pendaftaran kontrak, penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penyetoran sisa dana anggaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan transisi anggaran dari 2025 ke 2026 berjalan lancar dan tertib.
- Penulis: syaiful amri
