BPJPH Gandeng BPS Perkuat Data Halal, Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
- account_circle say say
- calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
- print Cetak
BPJPH Kerahkan 124 Ribu Pendamping, Dukung Sensus Ekonomi 2026 Bersama BPS
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik dalam rangka mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya melalui integrasi dan pemutakhiran data pelaku usaha halal nasional. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa penguatan basis data menjadi langkah strategis dalam menghasilkan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, terutama di tengah perluasan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia.
“Kami turut serta menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Sinergi dengan BPS terus diperkuat melalui pertukaran dan pembaruan data agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal,” ujar Haikal dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, momentum sensus menjadi peluang besar untuk memetakan potensi dan sebaran pelaku usaha halal secara nasional. Sebagai bentuk dukungan konkret, BPJPH akan mengerahkan sekitar 124 ribu pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk membantu pemutakhiran data di lapangan.
“Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin selama dua tahun terakhir. Ia menilai kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem data nasional yang lebih efisien dan berbasis teknologi.
“Kami melihat langsung fasilitas laboratorium BPJPH yang modern dan mutakhir. Ini menjadi bukti keseriusan dalam membangun sistem yang efisien dan berbasis teknologi,” kata Amalia.
Ia juga menilai BPJPH kini memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan ekonomi nasional, khususnya melalui pengembangan industri halal yang semakin berkembang.
Adapun Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026 dengan cakupan nasional lintas sektor usaha. Pemerintah menargetkan partisipasi luas dari masyarakat dan pemangku kepentingan guna menghasilkan data yang komprehensif dan akurat.
BPS memastikan pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga menjangkau pemerintah daerah hingga minimal 30 kota di Indonesia.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta berbasis data yang presisi—khususnya dalam mempercepat pertumbuhan ekosistem halal nasional.
- Penulis: say say
