Antrean BBM Subsidi di Jambi Masih Panjang, Hiswana Migas: Kuota Tidak Berkurang
- account_circle say say
- calendar_month 0 menit yang lalu
- print Cetak
Antrian BBM di seluruh SPBU di Kota jambi masih terjadi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar dan Pertalite masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Jambi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai ketersediaan dan kecukupan kuota BBM subsidi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Jambi, M. Hafiz, mengatakan kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk Provinsi Jambi tidak mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
“Kalau kita bicara kuota untuk Provinsi Jambi, kuotanya itu tidak pernah turun dari beberapa tahun yang lalu,” ujar Hafiz, Rabu (16/9/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebab, jika jumlah kuota relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, seharusnya kebutuhan masyarakat masih dapat dipenuhi seperti sebelumnya.
“Artinya yang menjadi pertanyaan, kenapa dulu cukup, sekarang menjadi kurang,” katanya.
Hafiz menilai persoalan antrean BBM subsidi tidak semata-mata berkaitan dengan besaran kuota. Penggunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan juga perlu menjadi perhatian.
Menurutnya, perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi cukup besar sehingga berpotensi membuka celah penyalahgunaan oleh oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan.
Ia mencontohkan harga Dexlite yang berada di kisaran Rp23.000 per liter, sementara Solar subsidi sekitar Rp8.000 per liter. Selisih harga tersebut, kata Hafiz, menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengawasan distribusi BBM subsidi.
“Di satu sisi negara harus hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, di sisi lain masih ada pihak yang memanfaatkan kebijakan subsidi ini tidak sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Karena itu, Hafiz meminta pengawasan distribusi BBM subsidi dilakukan secara bersama-sama. Menurut dia, Hiswana Migas memiliki keterbatasan dalam melakukan penertiban sehingga membutuhkan dukungan aparat penegak hukum (APH) dan masyarakat.
“Perlu dukungan dari APH, perlu dukungan dari masyarakat,” katanya.
- Penulis: say say
