Puan Maharani: DPR Awasi Haji 2026 dan Soroti Kasus Kekerasan di Kampus
- account_circle say say
- calendar_month 2 jam yang lalu
- comment 0 komentar
Ketua DPR RI, Puan Maharani
JAMBISNIS.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal pelaksanaan ibadah haji 2026, sekaligus menyoroti sejumlah isu strategis nasional, mulai dari kekerasan seksual di perguruan tinggi hingga tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Dalam kesempatan itu, Puan menyampaikan ucapan kepada lebih dari 204.000 jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan berangkat mulai 22 April 2026.
“Semoga seluruh jemaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan keselamatan hingga kembali ke Tanah Air,” ujar Puan.
Ia menegaskan, DPR melalui fungsi pengawasan akan memastikan seluruh proses penyelenggaraan haji berjalan optimal, termasuk pelayanan, kesiapan fasilitas, hingga perlindungan jemaah selama di Tanah Suci.
Selain pengawasan haji, DPR bersama pemerintah juga telah mengesahkan dua undang-undang penting, yakni Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
Menurut Puan, UU PPRT menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT), yang selama ini berada di sektor informal.
“UU ini menata hubungan kerja PRT agar lebih profesional, namun tetap mempertahankan nilai kekeluargaan yang selama ini menjadi budaya,” jelasnya.
Dalam fungsi pengawasan, DPR juga menaruh perhatian serius terhadap maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Puan menekankan pentingnya transparansi dan penanganan yang tegas terhadap kasus-kasus tersebut agar tidak terus berulang.
Selain itu, DPR juga mengawasi sejumlah isu lain seperti:
- Perlindungan anak di ruang digital
- Dampak kenaikan harga bahan bakar
- Evaluasi arus mudik dan transportasi
- Adaptasi terhadap bencana dan cuaca ekstrem
- APBN 2026 Ditekan Geopolitik Global
Di sisi lain, Puan mengakui bahwa APBN 2026 menghadapi tekanan berat akibat dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah yang tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis dan terukur.
“APBN harus tetap kredibel sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi rakyat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi fiskal dengan fokus pada program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
- Penulis: say say
Saat ini belum ada komentar