Kredit Macet di Bawah Rp1 Juta Tak Muncul di SLIK, Bisa KPR

JAMBISNIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi melonggarkan kebijakan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna mendukung percepatan program perumahan nasional, termasuk target pembangunan 3 juta rumah.

Salah satu kebijakan utama yang diambil adalah hanya menampilkan catatan kredit dengan nominal di atas Rp1 juta dalam laporan SLIK. Artinya, kredit macet dengan nilai di bawah Rp1 juta tidak lagi tercantum dan tidak menjadi penghambat utama dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Komisioner sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Informasi yang ditampilkan dalam SLIK adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta, baik dari sisi akumulasi maupun baki debet,” ujar Friderica dalam keterangan resminya.

SLIK sendiri merupakan sistem yang digunakan lembaga keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit, termasuk dalam proses persetujuan KPR. Dengan perubahan ini, masyarakat dengan riwayat kredit kecil bermasalah kini memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan perumahan.

Tak hanya itu, OJK juga mempercepat proses pembaruan data pelunasan kredit. Status pelunasan kini wajib diperbarui maksimal tiga hari kerja setelah pinjaman dilunasi. Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026.

Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses pengajuan kredit, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya terkendala status kredit yang belum ter-update di SLIK.

Di sisi lain, OJK juga memberikan akses data SLIK kepada BP Tapera sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penyaluran pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Selain itu, regulator juga akan menerbitkan penegasan terkait pengakuan KPR bersubsidi sebagai bagian dari program prioritas pemerintah, yang berdampak pada aspek penjaminan pembiayaan.

Sebagai bentuk penguatan koordinasi, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah. Satgas ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengembang dan lembaga terkait.

OJK juga menegaskan bahwa data dalam SLIK bersifat netral dan bukan menjadi satu-satunya penentu dalam persetujuan kredit. Keputusan akhir tetap berada di masing-masing bank dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Dengan berbagai kebijakan ini, OJK berharap akses pembiayaan perumahan semakin inklusif dan mampu mendorong percepatan realisasi program perumahan nasional.