Ini yang Dikhawatirkan Petani Kelapa Sawit Terkait Kenaikan Pungutan Eskpor

JAMBISNIS.COM – Rencana kenaikan Pungutan Ekspor (PE) sawit yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 pada 2026 menimbulkan kecemasan petani. Kebijakan ini dinilai melemahkan daya saing sawit Indonesia yang berujung pada penerimaan petani terkait harga sawit.

Menurut Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) kebijakan tersebut dinilai berisiko merusak ekosistem kelapa sawit dari hulu hingga hilir.

“Tujuan awal dari program biodiesel itu adalah untuk mengintervensi stabilisasi pasar dan tidak bisa mendominasi hingga B50. Karena itu, mendesain kebijakan biodiesel hingga sangat dominan adalah sesuatu yang keliru,” ujar Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

Alasan dia menyebut daya saing sawit Indonesia di pasar global akan melemah karena dengan adanya kebijakan PE, akan menambah biaya ekspor, khususnya komponen cost, insurance, and freight (CIF).

Menurut POPSI, jika kebijakan B50 tetap dipaksakan dengan sumber pendanaan utama dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), maka petani sawit akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Dana BPDP yang semestinya dialokasikan untuk peremajaan, peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dikhawatirkan terpinggirkan.

Dikutip dari Kompas.com, saat ini, pungutan ekspor sawit berada di kisaran 75 hingga 95 dollar AS per ton, bergantung pada harga crude palm oil (CPO) internasional.

POPSI mencatat dana BPDP telah banyak terkuras untuk menutup selisih harga biosolar sawit dengan solar impor, sementara sejumlah program petani tersendat dan berpotensi kehabisan dana pada pertengahan 2026. POPSI juga mengingatkan bahwa kenaikan pungutan ekspor berdampak langsung pada harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Berdasarkan studi Serikat Petani Kelapa Sawit tahun 2018, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 50 dollar AS per ton berkontribusi terhadap penurunan harga TBS sekitar Rp 435 per kilogram. Anggota POPSI yang juga Ketua Umum APKASINDO Perjuangan Alvian Rahman menegaskan, petani selama ini selalu menanggung dampak akhir kebijakan biodiesel.

“Petani tidak menikmati langsung program biodiesel, tetapi selalu diminta membayar mahal melalui turunnya harga Tandan Buah Sawit (TBS). Ini ketimpangan kebijakan yang terus berulang,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF Abra Talattov. Ia menilai rencana menuju B50 seharusnya didahului evaluasi menyeluruh atas kebijakan sebelumnya, termasuk pelaksanaan amanat Presiden Nomor 132 Tahun 2024. “Kondisi saat ini berbeda dibandingkan saat kebijakan sebelumnya diterapkan,” ujar Abra.

Sebagai solusi, POPSI menegaskan tidak menolak program biodiesel, namun meminta kebijakan tersebut didesain ulang agar lebih adil dan berkelanjutan. Salah satu usulan yang diajukan adalah penerapan subsidi biodiesel yang lebih terarah hanya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), dengan batas atas subsidi maksimal sekitar Rp 4.000 per liter. Selain itu, POPSI mengusulkan penerapan konsep fleksiblending, dengan B30 sebagai batas minimum dan penyesuaian bauran biodiesel dilakukan secara dinamis mengikuti harga CPO dan minyak fosil. Menurut POPSI, pendekatan ini dapat menjaga keberlanjutan pendanaan BPDP sekaligus melindungi pendapatan petani sawit.