Breaking News
light_mode
Beranda » Perbankan » LPS Tetapkan Simpanan Layak Bayar Rp25,96 Miliar Usai Izin BPRS Gayo Dicabut

LPS Tetapkan Simpanan Layak Bayar Rp25,96 Miliar Usai Izin BPRS Gayo Dicabut

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jum, 19 Des 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan Simpanan Layak Bayar (SLB) sebesar Rp 25,96 miliar untuk pembayaran dana nasabah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda yang izin usahanya telah dicabut.

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah I LPS M. Yusron menjelaskan, total simpanan nasabah di BPRS Gayo mencapai sekitar Rp 29 miliar. Jumlah tersebut, Rp 25,96 miliar telah dinyatakan memenuhi kriteria untuk dibayarkan kepada nasabah.

“Masih terdapat sekitar Rp 3,6 miliar simpanan yang saat ini dalam proses verifikasi dan rekonsiliasi oleh tim LPS,” ujar Yusron di Banda Aceh, Kamis (16/10/2025).

Menurut Yusron, pembayaran klaim penjaminan simpanan tahap pertama telah dilakukan sejak 16 September 2025 atau lima hari setelah izin usaha BPRS Gayo dicabut oleh otoritas terkait.

Ia menegaskan, percepatan pembayaran klaim simpanan merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, khususnya bagi nasabah bank yang sedang dalam proses likuidasi.

“LPS terus berupaya mempercepat pembayaran klaim simpanan nasabah bank yang dilikuidasi agar kepercayaan publik tetap terjaga,” katanya.

Saat ini, LPS masih melanjutkan proses likuidasi terhadap BPRS Gayo. Oleh karena itu, LPS meminta masyarakat, khususnya nasabah BPRS Gayo, untuk tetap tenang dan menunggu hasil penetapan simpanan yang sedang berjalan.

“Proses ini memiliki batas waktu hingga 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut,” ujar Yusron.

Sebelumnya, LPS juga telah melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada tiga bank lain di Aceh yang izin usahanya dicabut, yakni BPR Hareukat, BPR Aceh Utara, dan BPRS Kota Juang.

Yusron menjelaskan, simpanan layak bayar adalah simpanan yang memenuhi tiga syarat utama atau dikenal dengan prinsip 3T, yaitu tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak terindikasi tindak pidana perbankan atau fraud.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kopi, Teh dan Rempah Pukul Ekspor Jambi, Akibatkan Penurunan Ekspor pada September Play Button

    Kopi, Teh dan Rempah Pukul Ekspor Jambi, Akibatkan Penurunan Ekspor pada September

    • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Nilai ekspor Provinsi Jambi pada September 2025 terpukul oleh sejumlah komoditi. Penurunan ekspor komoditi ini membuat nilai ekspor Provinsi Jambi menjadi turun. Data BPS Provinsi Jambi, penurunan nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan September sebesar 21,35 persen dibandingkan Agustus 025. Nilai ekspor Jambi di bulan Agustus US$193,18 juta. Namun angka itu melorot […]

  • Harga Sembako di Pasar Talang Banjar Cabai Rawit Turun, Komoditas Lain Stabil

    Harga Sembako di Pasar Talang Banjar Cabai Rawit Turun, Komoditas Lain Stabil

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Talang Banjar, Kota Jambi, terpantau relatif stabil pada Selasa (13/1/2026). Meski demikian, beberapa komoditas strategis, khususnya cabai, tercatat mengalami penurunan harga signifikan. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, harga cabai rawit hijau turun menjadi Rp45.000 per kilogram atau terkoreksi sekitar 22,41 persen. Penurunan lebih […]

  • Ekspor Batubara RI Turun 19,70% Jadi US$ 24,48 Miliar Sepanjang 2025

    Ekspor Batubara RI Turun 19,70% Jadi US$ 24,48 Miliar Sepanjang 2025

    • calendar_month Sen, 2 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor batubara Indonesia mengalami penurunan sepanjang Januari–Desember 2025. Total ekspor batubara tercatat sebesar US$ 24,48 miliar, turun 19,70 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 30,49 miliar. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, penurunan nilai ekspor tersebut dipengaruhi […]

  • Bapanas Minta Polri Usut Minyakita Dijual di Atas HET Rp15.700 per Liter di Depok

    Bapanas Minta Polri Usut Minyakita Dijual di Atas HET Rp15.700 per Liter di Depok

    • calendar_month Sen, 23 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satgas Pangan Polda Metro Jaya mengusut temuan penjualan Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Depok, Jawa Barat. Permintaan itu disampaikan setelah Bapanas melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Agung Depok pada Sabtu (21/2/2026), dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan […]

  • Tambang batubara

    Harga Tiga Kategori Batubara Naik Tipis di Periode Kedua November

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga batubara acuan (HBA) periode kedua November 2025 mengalami kenaikan di tiga kategori. Penurunan hanya terjadi pada kategori batubara dengan kandungan kalori 6.322 GAR. Seperti diketahui, ada empat kelompok batubara berdasarkan kandungan kalori. Mengutip data terbaru yang dirilis Kementerian ESDM, Kamis (15/11), HBA kandungan 6.322 kalori turun USD 1,72 per ton dibanding harga […]

  • Menkeu Purbaya Tambah Dana LPDP Jadi Rp 25 Triliun dari Hasil Sitaan Korupsi CPO

    Menkeu Purbaya Tambah Dana LPDP Jadi Rp 25 Triliun dari Hasil Sitaan Korupsi CPO

    • calendar_month Rab, 29 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dana hasil sitaan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp 13,25 triliun resmi dialokasikan untuk memperkuat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dengan tambahan tersebut, total dana abadi pendidikan kini mencapai Rp 25 triliun. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memanfaatkan aset hasil […]

expand_less