Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » DJP Akan Audit Coretax Usai Serah Terima dengan Vendor Korea Selatan pada 2026

DJP Akan Audit Coretax Usai Serah Terima dengan Vendor Korea Selatan pada 2026

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyiapkan proses audit menyeluruh terhadap sistem perpajakan Coretax menjelang serah terima dari vendor asal Korea Selatan, LG CNS Qualysoft Consortium, yang dijadwalkan pada 2026. Saat ini, sistem tersebut tengah memasuki masa latency atau masa penjaminan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa masa latency merupakan periode jeda sebelum sistem berpindah dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Karena itu, sistem belum dapat dimodifikasi dan sedang diuji secara internal di lingkungan DJP.

“Sebelum nantinya kita akan serah terima Coretax dari vendor, sebetulnya di masa latensi ini, dites di dalam area pelayanan, area proses bisnis kami, itu kami akan melakukan clearing beberapa hal. Jadi akan ada audit deliverables, jadi ini sangat governance sekali, yang akan dilakukan oleh pihak independen,” ujar Bimo dalam Media Gathering di Kantor Wilayah DJP Bali, dikutip Rabu (26/11/2025).

Menurut Bimo, audit akan melibatkan pihak independen, yaitu perusahaan konsultan Deloitte, yang akan memeriksa seluruh deliverables sesuai kontrak antara pemerintah dan LG. Selain itu, DJP juga menunjuk lembaga independen lain dari kalangan akademisi untuk melakukan audit dari sisi teknologi informasi.

“Kalau tadi Deloitte mengaudit deliverables yang tercantum di dalam kontrak, akan ada lembaga independen lain, dari universitas kayaknya, itu yang akan mengaudit IT-nya, mulai minggu depan,” ujarnya.

Audit tersebut mencakup proses IT, rigiditas sistem, fleksibilitas, kualitas data, keamanan, hingga aspek kedaulatan sistem. Di samping itu, DJP juga akan meminta pendapat hukum sebagai bagian dari legal due diligence.

Bimo menambahkan bahwa DJP telah menyiapkan tim internal untuk memastikan perbaikan sistem ketika proses serah terima dilakukan pada 2026. Sejumlah algoritma pengembangan pun telah disiapkan.

“Jadi mudah-mudahan nanti pada saat sudah masuk ke kami, sudah kami kembangkan sendiri, akan lebih baik untuk proses bisnis internal kami, khususnya untuk pelayanan para wajib pajak,” ujarnya.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • UMK Jawa Barat 2026 Diproyeksi Naik 10,5 Persen, Kota Bekasi Tertinggi dan Banjar Terendah

    UMK Jawa Barat 2026 Diproyeksi Naik 10,5 Persen, Kota Bekasi Tertinggi dan Banjar Terendah

    • calendar_month Rab, 5 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kabar terbaru datang dari sektor ketenagakerjaan. Jika usulan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 sebesar 10,5 persen disetujui, maka Kota Bekasi akan kembali mencatatkan diri sebagai wilayah dengan UMK tertinggi di Provinsi Jawa Barat, sementara Kota Banjar menjadi yang terendah. Menurut laporan Bisnis.com, kalangan buruh melalui Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajukan kenaikan […]

  • Harga Minyak Dunia Turun Lagi, Brent di USD 63,38 per Barel dan WTI di USD 59,43

    Harga Minyak Dunia Turun Lagi, Brent di USD 63,38 per Barel dan WTI di USD 59,43

    • calendar_month Jum, 7 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga minyak dunia kembali turun pada perdagangan Kamis (6/11/2025) atau Jumat pagi waktu Jakarta. Penurunan ini terjadi karena investor menimbang potensi kelebihan pasokan serta pelemahan permintaan dari Amerika Serikat, konsumen minyak terbesar di dunia. Mengutip CNBC, harga minyak mentah Brent turun 0,22% atau 14 sen menjadi USD 63,38 per barel. Sementara itu, harga […]

  • Harga Sembako di Kota Jambi 24 Oktober 2025: Cabai Naik, Beras dan Daging Masih Stabil

    Harga Sembako di Kota Jambi 24 Oktober 2025: Cabai Naik, Beras dan Daging Masih Stabil

    • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Jambi masih cenderung stabil menjelang akhir Oktober 2025. Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Harga Komoditas (SIHARKO) milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, sebagian besar komoditas utama seperti beras, gula, minyak goreng, dan daging masih menunjukkan harga yang relatif tidak berubah. Namun, komoditas cabai mulai […]

  • KUR BSI 2025: Pinjaman Cepat, Bebas Riba, dan Margin Rendah untuk UMKM

    KUR BSI 2025: Pinjaman Cepat, Bebas Riba, dan Margin Rendah untuk UMKM

    • calendar_month Jum, 10 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Bank Syariah Indonesia (BSI) kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Program ini menawarkan pembiayaan tanpa riba, margin rendah, dan proses cepat, sesuai prinsip syariah. KUR BSI 2025 menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin menambah modal atau mengembangkan bisnis. Menggunakan akad […]

  • Harga Sembako di Jambi Hari Ini: Cabai Turun, Daging dan Beras Tetap Stabil

    Harga Sembako di Jambi Hari Ini: Cabai Turun, Daging dan Beras Tetap Stabil

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga kebutuhan pokok atau sembako di sejumlah pasar rakyat di Kota Jambi masih terpantau stabil pada Kamis, 9 Oktober 2025. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, hanya beberapa komoditas yang mengalami perubahan harga, seperti cabe dan daging ayam broiler, sementara komoditas utama lainnya relatif tidak bergerak. Di Pasar Rakyat Talang […]

  • Penerimaan Pajak Minerba Turun Tajam, Baru Terkumpul Rp 43,3 Triliun hingga November 2025

    Penerimaan Pajak Minerba Turun Tajam, Baru Terkumpul Rp 43,3 Triliun hingga November 2025

    • calendar_month Kam, 11 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Penerimaan pajak dari sektor mineral dan batubara (minerba) pada 2025 tercatat mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan hingga November 2025 baru mencapai Rp 43,3 triliun. Capaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya, ketika penerimaan minerba sempat berada pada level tertinggi. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan […]

expand_less