Bos BGN Tegaskan Status Ahli Gizi di Program MBG Usai Pernyataan Cucun Viral

JAMBISNIS.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat suara terkait status ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal viral dan menuai kritik. Cucun sebelumnya menyebut MBG tidak memerlukan ahli gizi, melainkan cukup pengawas gizi yang bisa direkrut dari lulusan SMA dan diberi pelatihan selama tiga bulan. Pernyataan itu memicu kontroversi luas, terutama di kalangan tenaga gizi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan profesi yang menjadi tonggak utama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tetap minimal bergelar sarjana. Ia mengakui saat ini jumlah sarjana gizi belum mencukupi kebutuhan program MBG yang terus berkembang.

“Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan. Jadi, ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, BGN harus mencari jalan keluar,” kata Dadan, Senin (17/11) dikutip Antara.

Untuk mengisi kekurangan tersebut, BGN membuka peluang bagi lulusan dari bidang yang relevan dengan pengetahuan gizi, seperti kesehatan masyarakat atau teknologi pangan.

“Program ini dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. Oleh karena itu di setiap SPPG, harus ada orang yang paham tentang gizi. Kalau bukan sarjana gizi, misalnya sarjana kesehatan masyarakat, itu kan pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, itu kan ada pengetahuan gizi di dalamnya,” ujarnya.

Pernyataan Cucun sebelumnya ramai dikecam setelah ia memotong penjelasan seorang peserta forum dalam kegiatan Konsolidasi SPPG di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peserta itu meminta agar istilah ‘ahli gizi’ tidak digunakan jika tenaga yang direkrut berasal dari non-gizi.

Cucun kemudian meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa usulan perubahan istilah ‘ahli gizi’ menjadi ‘quality control’ atau ‘Pengawas Makanan Bergizi’ masih hanya sebatas wacana. Ia menegaskan belum ada keputusan apa pun.

“Usulan perubahan dari ‘ahli gizi’ menjadi ‘quality control’ atau ‘Pengawas Makanan Bergizi’ masih sebatas wacana dan belum tentu diberlakukan,” ujarnya melalui akun Instagram Cucun Center, Senin (17/11).

Cucun juga menggelar pertemuan dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan BGN di kompleks parlemen. Ia menyebut pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap mengoptimalkan profesi ahli gizi dalam program MBG.

“Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada profesinya adalah ahli gizi,” kata Cucun.

Ia menambahkan wacana perubahan nomenklatur itu muncul di rapat Komisi IX DPR sebagai opsi mengatasi kekurangan ahli gizi. Namun, ia menilai perubahan istilah justru berisiko menghilangkan peran profesi ahli gizi dan membuka ruang bagi tenaga yang tidak kompeten.

“Kita respons, kita akan bawa, kalau memang misalkan seperti ini, nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain,” tegasnya.