Tito Karnavian: Koperasi Desa Jadi Kunci Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga di Daerah
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
- print Cetak
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono (kanan) di sela Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, di Kampus IPDN Jatinangor, Senin (27/10/2025). (ANTARA/HO Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai Koperasi Desa (Kopdes) memiliki peran strategis dalam mengendalikan inflasi daerah. Menurutnya, Kopdes dapat menjadi saluran distribusi baru bagi program-program strategis pemerintah yang langsung menyasar masyarakat lapisan terbawah. Tito menuturkan, selama ini salah satu persoalan utama dalam kebijakan pengendalian harga adalah saluran distribusi yang tidak merata hingga ke tingkat desa.
“Maka kuncinya adalah Koperasi Desa,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, di Kampus IPDN Jatinangor, Senin (27/10).
Tito mengungkapkan, target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 2,5 persen ±1 persen. Hingga September 2025, angka inflasi tercatat 2,65 persen, atau masih dalam batas aman.
Untuk mencapai target itu, Tito berharap peran Koperasi Desa dapat dimaksimalkan guna menjaga stabilitas harga dan pasokan barang di tingkat akar rumput.
“Kalau saja Kopdes ini berjalan di semua daerah, ekonomi lokal akan bergerak, dan inflasi bisa lebih stabil karena operasi pasar dilakukan langsung melalui koperasi,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono menyebut bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen baru penguatan ekonomi desa sekaligus alat pengendali inflasi nasional. Menurut Ferry, Kopdes bukan hanya berfungsi sebagai saluran distribusi bahan pokok dan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi lembaga ekonomi di tingkat desa yang memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gejolak harga.
“Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan, proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan intervensi pemerintah bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa,” kata Ferry.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan Kopdes/Kelurahan Merah Putih juga akan berperan sebagai offtaker hasil produksi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perkebunan hingga kerajinan. Produk-produk tersebut akan disimpan dalam gudang yang dikelola oleh koperasi, untuk kemudian didistribusikan kembali ke masyarakat saat terjadi gejolak harga. Dengan cara ini, Kopdes berperan aktif dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang di tingkat lokal.
Pemerintah, kata Ferry, kini tengah mempercepat pembangunan sarana pendukung operasional Kopdes, seperti gerai, gudang, dan infrastruktur logistik lainnya. Upaya ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025.
“Tahap percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasional koperasi desa secara nasional. Ditargetkan pada Maret 2026 seluruh aset fisik berupa gudang, gerai, dan sarana pendukung sudah terbangun dan beroperasi,” jelas Ferry.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi tulang punggung ekonomi desa sekaligus penyangga utama pengendalian inflasi nasional.
- Penulis: syaiful amri
