Senin, 6 Jul 2026
light_mode
Beranda » Nasional » PMI Manufaktur Indonesia Melambat ke 50,1 pada Maret 2026, Tertekan Ekspor dan Biaya Produksi

PMI Manufaktur Indonesia Melambat ke 50,1 pada Maret 2026, Tertekan Ekspor dan Biaya Produksi

  • account_circle say say
  • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kinerja sektor industri nasional menunjukkan perlambatan setelah Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 50,1 pada Maret 2026, dari sebelumnya 53,8 pada Februari. Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, menilai penurunan ini menjadi sinyal meningkatnya tekanan pada sektor manufaktur, meskipun masih berada di zona ekspansi.

“Ini bukan sinyal kolaps, tetapi menunjukkan mesin manufaktur sedang menghadapi tekanan dari sisi permintaan dan biaya,” ujarnya.

Perlambatan PMI dipicu oleh melemahnya permintaan ekspor serta meningkatnya biaya produksi, terutama akibat kenaikan harga energi dan logistik.

Gejolak geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, turut memperburuk kondisi dengan meningkatkan ketidakpastian rantai pasok global dan biaya pengiriman.

Sejumlah indikator utama juga menunjukkan pelemahan, seperti turunnya output setelah empat bulan bertumbuh serta melambatnya pesanan baru untuk pertama kalinya dalam delapan bulan terakhir.

Kondisi ini berdampak signifikan terhadap industri padat karya, termasuk sektor mebel dan kerajinan yang sangat bergantung pada pasar ekspor.

Penurunan pesanan dari luar negeri membuat pelaku industri menahan produksi, menunda ekspansi, hingga lebih berhati-hati dalam merekrut tenaga kerja baru.

“Tekanan ekspor tidak hanya menurunkan penjualan, tetapi juga berdampak pada utilisasi pabrik dan keputusan tenaga kerja,” jelas Sobur.

Meski melambat, PMI manufaktur Indonesia masih berpeluang bertahan di zona ekspansi. Hal ini ditopang oleh permintaan domestik yang relatif stabil.

Namun, keberlanjutan ekspansi dinilai sangat bergantung pada stabilitas global, terutama terkait harga energi, nilai tukar, serta kebijakan pemerintah.

Pelaku industri pun mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan melalui pengendalian biaya logistik dan energi, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan promosi ekspor dan diversifikasi pasar.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar bertahan di atas 50, tetapi memastikan ekspansi tetap sehat dan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.

  • Penulis: say say

Rekomendasi Untuk Anda

  • AHY Pastikan Pemulihan Infrastruktur Vital Usai Banjir dan Longsor di Aceh Tengah

    AHY Pastikan Pemulihan Infrastruktur Vital Usai Banjir dan Longsor di Aceh Tengah

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung kawasan terdampak banjir dan longsor di Aceh Tengah. Dalam kunjungan menggunakan jalur darat tersebut, AHY memastikan pemulihan infrastruktur vital dipercepat, termasuk pembukaan akses jalan yang sempat terputus di sejumlah titik. Didampingi Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara serta Bupati Aceh […]

  • Jambi Financial Expo 2025: OJK dan IJK Jambi Satukan Kekuatan Dorong Inklusi Keuangan Daerah

    Jambi Financial Expo 2025: OJK dan IJK Jambi Satukan Kekuatan Dorong Inklusi Keuangan Daerah

    • calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM –  Bersama seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Jambi sukses menggelar “Jambi Financial Expo (JFE) 2025”, sebuah ajang edukasi dan promosi keuangan terbesar di Provinsi Jambi tahun ini. Diselenggarakan selama dua hari, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, dengan misi utama memperluas akses dan literasi masyarakat terhadap produk […]

  • TNI AL Gagalkan Penyelundupan 16 Ton Pasir Timah Ilegal di PIK 2, Diduga Akan Diekspor

    TNI AL Gagalkan Penyelundupan 16 Ton Pasir Timah Ilegal di PIK 2, Diduga Akan Diekspor

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menggagalkan penyelundupan 16 ton pasir timah ilegal di kawasan pergudangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Wakil Komandan Kodaeral III, Dian Suryansyah, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi intelijen terkait pengiriman pasir timah dari Tanjung Balai, Karimun menuju Jakarta menggunakan dua truk. “Pergerakan […]

  • Ini Cara Mengecek Notaris dan PPAT Bodong atau Tidak

    Ini Cara Mengecek Notaris dan PPAT Bodong atau Tidak

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Mayoritas masyarakat berpikir notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah satu profesi yang sama. Memang, keduanya berhubungan dengan pembuatan akta pertanahan, namun memiliki perbedaan dari tugas maupun wewenangnya. PPAT merupakan pejabat umum yang secara khusus diberi kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Dasar hukumnya […]

  • Senator AS Desak Donald Trump Tutup Pasar Otomotif Untuk China

    Senator AS Desak Donald Trump Tutup Pasar Otomotif Untuk China

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Penolakan terhadap masuknya mobil asal China ke pasar Amerika Serikat semakin menguat. Sejumlah senator dari Partai Demokrat mendesak Presiden Donald Trump untuk mengambil langkah tegas dengan menutup akses bagi produsen otomotif China. Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh tiga senator, yakni Tammy Baldwin, Elissa Slotkin, dan Chuck Schumer. Mereka meminta […]

  • Wamendagri Usul Denda Bagi Warga yang Kehilangan e-KTP

    Wamendagri Usul Denda Bagi Warga yang Kehilangan e-KTP

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengusulkan penerapan sanksi denda bagi masyarakat yang kehilangan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI sebagai bagian dari evaluasi sistem administrasi kependudukan nasional. Menurut Bima, kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen identitas resmi. Selama […]

expand_less