Perkuat Pengawasan, Bea Cukai Rombak Struktur Laboratorium dan Pangkalan Operasi

JAMBISNSI.COM – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merombak struktur Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) serta Pangkalan Sarana Operasi (PSO) guna memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai di tengah dinamika modus pelanggaran yang semakin kompleks.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menjelaskan penataan ulang dua unit pelaksana teknis tersebut merupakan mandat dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 121/2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana BLBC serta PMK No. 132/2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana PSO Bea Cukai.

“Penataan BLBC dan PSO dilakukan agar dukungan pengawasan semakin terstruktur, efektif, dan mampu menjawab dinamika risiko yang terus berubah,” ujar Budi, Senin (22/12/2025).

Berdasarkan PMK 121/2024, otoritas kepabeanan melakukan perubahan signifikan terhadap klasifikasi unit laboratorium. BLBC Medan dan BLBC Surabaya ditingkatkan statusnya dari kelas II menjadi kelas I. Selain itu, Bea Cukai membentuk Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai di sejumlah wilayah operasi untuk mempercepat proses identifikasi barang secara laboratoris.

Menurut Budi, penguatan fungsi laboratorium menjadi krusial sebagai tulang punggung pengambilan keputusan pengawasan berbasis data ilmiah (scientific data-based), terutama dalam menghadapi kompleksitas lalu lintas barang dan variasi modus penyelundupan.

Sementara itu, restrukturisasi juga menyasar Pangkalan Sarana Operasi (PSO) sebagai garda terdepan pengawasan laut. Implementasi PMK 132/2024 mencakup penataan ulang lokasi kantor, wilayah operasi, serta bentuk organisasi PSO.

Hasil evaluasi internal menunjukkan sejumlah PSO eksisting di titik-titik strategis seperti Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Priok, Pantoloan, dan Sorong dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kondisi eksternal maupun kebutuhan organisasi.

Dari sisi eksternal, Bea Cukai mencermati adanya pergeseran peta kerawanan penyelundupan, khususnya di wilayah Lhokseumawe yang teridentifikasi rawan menjadi pintu masuk narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) dari jaringan internasional.

Melalui penambahan dan relokasi PSO serta sub-PSO, Bea Cukai menargetkan peningkatan kecepatan respons patroli laut (on water response), efisiensi biaya operasional, serta kejelasan rantai komando guna menghindari tumpang tindih pengendalian.

“Transformasi ini menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas pengawasan kepabeanan dan cukai, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat dan negara,” tegas Budi.