Maruarar Minta Data Warga Korban Pinjol Dihapus dari SLIK OJK agar Bisa Akses Rumah Subsidi
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
- print Cetak
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan langkah pemutihan data masyarakat terdampak pinjaman online (pinjol) dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Kebijakan ini dinilai penting agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap memiliki kesempatan untuk mengakses program rumah subsidi dari pemerintah.
“Saya sudah usulkan kepada Pak Menteri Keuangan, untuk nilai tertentu kalau bisa diputihkan supaya rakyat tetap bisa mengajukan,” ujar Maruarar saat ditemui di Karawang, Senin (27/10).
Menurut Maruarar, banyak warga yang gagal mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi karena tercatat memiliki riwayat kredit bermasalah akibat pinjaman online. Padahal, sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat kecil yang sebenarnya layak menerima bantuan perumahan.
“Kasihan rakyat kita, rakyat kecil, karena pinjol dan sebagainya banyak yang tidak bisa mendapatkan program negara. Kalau pandangan saya pribadi, pinjol itu lebih banyak tidak bermanfaatnya daripada manfaatnya bagi rakyat,” tegasnya.
Maruarar mengatakan, pihaknya telah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk melakukan pendataan dan pemetaan warga yang terhambat akibat status kredit di SLIK OJK.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pemutihan terbatas agar tidak menghambat akses masyarakat terhadap program rumah layak huni dan rumah subsidi.
“Sebagai Menteri Perumahan, saya melihat soal SLIK ini sangat menghambat rakyat memiliki rumah subsidi karena ditolak. Jadi saya minta dipertimbangkan untuk diberikan pemutihan,” kata Maruarar.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Karawang yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya senang, Pak Bupati di Karawang sangat semangat membangun rumah bagi rakyatnya. Karena masih banyak warga di sini yang butuh rumah, baik yang belum punya rumah maupun yang rumahnya tidak layak huni,” ujarnya.
Menurut Maruarar, lonjakan penggunaan pinjaman online tanpa edukasi finansial memadai telah memberi dampak ekonomi serius bagi masyarakat kecil. Selain terjebak bunga tinggi, banyak warga kehilangan akses ke fasilitas pembiayaan formal seperti KPR bersubsidi. Karena itu, ia menilai perlu ada kebijakan lintas kementerian yang tidak hanya menertibkan praktik pinjol, tetapi juga memberi ruang pemulihan bagi masyarakat yang terdampak secara administratif maupun finansial.
- Penulis: syaiful amri
