Danantara Siapkan Tiga Skema Pelunasan Utang Kereta Cepat
- account_circle -
- calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Persoalan utang proyek ambisius, Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus digodok. Terbaru, Danantara yang disebut Menkeu Purbaya yang bertanggungjawab atas utang tersebut, menyampaikan skema pelunasan utang.
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Rosan P Roeslani mengatakan pihaknya melakukan evaluasi mengenai hal itu secara menyeluruh. “Evaluasi ini akan segera kami finalisasi, setelah itu kami akan mengambil keputusan terbaik bersama kementerian teknis lainnya. Itu yang akan kami lakukan terkait pelunasan utang Whoosh,” kata Rosan di Hotel JS Luwansa, Kamis (16/10).
Setidaknya ada tiga skema pelunasan utang yang dimatangkan. Rosan mengaku telah menyampaikan proses evaluasi pelunasan utang Whoosh pada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Termasuk akan dilibatkannya sejumlah kementerian terkait dalam pembahasan.
Mengutip Antara, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek KCIC. “Kita tinggal tunggu Keppres saja,” ujar Luhut.
Menurutnya, Presiden Prabowo akan membentuk tim khusus untuk membahas strategi pembayaran utang proyek KCIC. Ia juga memastikan pelunasan utang tersebut tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Ini restructuring. Saya juga sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” tegasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai Danantara mampu menyelesaikan masalah utang Whoosh tanpa suntikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut Purbaya, proyeksi pendapatan dari operasional Whoosh mencapai Rp 1,5 triliun per tahun. Di sisi lain, Danantara yang saat ini membawahi KCIC memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang KCIC tanpa bantuan pemerintah karena mengelola dividen BUMN.
- Penulis: -
- Editor: Deddy Rachmawan
