Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Dampak Shutdown AS, Bandara Burbank di Los Angeles Beroperasi Tanpa Petugas Menara Kontrol Selama 6 Jam

Dampak Shutdown AS, Bandara Burbank di Los Angeles Beroperasi Tanpa Petugas Menara Kontrol Selama 6 Jam

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Dampak penutupan sebagian pemerintahan federal Amerika Serikat atau government shutdown mulai dirasakan di sektor penerbangan. Bandara Hollywood Burbank di California, salah satu yang tersibuk di kawasan Los Angeles, dilaporkan tidak memiliki pengatur lalu lintas udara (Air Traffic Controller/ATC) selama enam jam pada Senin (6/10/2025) malam waktu setempat.

Gubernur California Gavin Newsom menyoroti kondisi tersebut melalui unggahan di platform X (dulu Twitter), sambil menyindir Presiden Donald Trump.

“Terima kasih @realDonaldTrump! Bandara Burbank tidak memiliki pengatur lalu lintas udara dari pukul 16.15 hingga 22.00 hari ini karena penutupan pemerintah ANDA,” tulis Newsom, dikutip dari AFP.

Menurut data Otoritas Penerbangan Federal (FAA), kekosongan staf menyebabkan keterlambatan penerbangan rata-rata hingga 2,5 jam. FAA menyebut kekurangan personel menjadi penyebab utama situasi tersebut.

Stasiun televisi lokal ABC7 melaporkan, para staf bandara mengonfirmasi bahwa tidak ada petugas ATC di menara kontrol selama periode itu. Untuk sementara, pengelolaan lalu lintas udara dialihkan ke tim pengendali di San Diego yang berkomunikasi langsung dengan para pilot yang datang dan berangkat dari Bandara Burbank.

Meski demikian, pihak bandara memastikan operasional tetap berjalan. Penumpang diminta memeriksa jadwal penerbangan sebelum menuju bandara.

“Kami menyarankan penumpang untuk menghubungi maskapai mereka sebelum tiba di bandara, guna memperoleh informasi terbaru mengenai kemungkinan keterlambatan atau pembatalan,” ujar pernyataan resmi Bandara Burbank kepada AFP.

Situasi ini terjadi di tengah government shutdown yang telah memasuki minggu kedua. Kebuntuan anggaran muncul karena Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang yang diajukan Partai Republik pimpinan Trump. Demokrat mendesak agar subsidi program kesehatan Obamacare diperpanjang dan pemotongan dana kesehatan dibatalkan.

Sementara Partai Republik menilai isu subsidi kesehatan seharusnya dibahas terpisah dari pendanaan operasional pemerintahan. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan sekitar 11 juta warga AS berisiko kehilangan akses layanan kesehatan jika pemangkasan program Medicaid terus diberlakukan. Selain itu, sekitar 4 juta warga lainnya diprediksi akan kehilangan asuransi kesehatan pada tahun depan, dan 24 juta warga berpotensi menghadapi lonjakan premi hingga dua kali lipat.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Asn Dapat Wfa 3 Hari Selama Nataru 2025

    Asn Dapat Wfa 3 Hari Selama Nataru 2025

    • calendar_month Kam, 18 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah menetapkan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Kebijakan tersebut berlaku selama tiga hari kerja, yakni pada 29–31 Desember 2025. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/531/M.KT.02/2025 tentang Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan […]

  • Harga Perak Antam Melemah Jadi Rp 26.200 per Gram

    Harga Perak Antam Melemah Jadi Rp 26.200 per Gram

    • calendar_month Sen, 27 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga perak murni milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melemah pada awal pekan Senin (27/10/2025). Mengutip Investor, harga perak Antam melemah Rp 150 menjadi Rp 26.200 per gram dari harga sebelumnya Rp 26.350 per gram. Harga dasar perak Antam (ANTM) murni dengan berat 250 gram hari ini dipatok Rp 5.800.000, dengan harga […]

  • Kementerian ATR Pastikan Alih Fungsi Lahan Sesuai Rencana Tata Ruang

    Kementerian ATR Pastikan Alih Fungsi Lahan Sesuai Rencana Tata Ruang

    • calendar_month Kam, 30 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan seluruh perubahan penggunaan lahan di Indonesia harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang berlaku. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Andi Renald menjelaskan bahwa alih fungsi lahan merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan wilayah dan urbanisasi, namun tetap […]

  • Petani India Tertekan, Impor Kedelai dan Jagung GM AS Picu Kekhawatiran

    Petani India Tertekan, Impor Kedelai dan Jagung GM AS Picu Kekhawatiran

    • calendar_month Sel, 23 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Petani kedelai di negara bagian Madhya Pradesh, India tengah, mengaku kecewa dengan hasil panen musim ini. Lahan subur seluas lebih dari 3 hektare (7,4 acre) hanya menghasilkan 9.000 kg kedelai, atau sekitar seperlima dari produksi yang seharusnya. Akibat hujan berlebihan yang merusak tanaman. Sementara itu, harga jagung yang ditanam di dekat kedelai justru […]

  • Salurkan 142.743 Unit Rumah KPR, BTN Kuasai 81,8% FLPP Nasional

    Salurkan 142.743 Unit Rumah KPR, BTN Kuasai 81,8% FLPP Nasional

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah menyalurkan 142.743 unit KPR Sejahtera FLPP atau setara 81,8% dari total nasional sebanyak 188.434 unit. Capaian tersebut membuktikan peran strategis BTN dalam menopang program pemerintah di sektor perumahan rakyat. Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar mengatakan keberhasilan program KPR subsidi tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah. […]

  • Bandara IMIP Morowali Ilegal 6 Tahun, TNI Temukan Pelanggaran Berat

    Bandara IMIP Morowali Ilegal 6 Tahun, TNI Temukan Pelanggaran Berat

    • calendar_month Rab, 26 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Operasi gabungan TNI di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengungkap temuan mengejutkan. Bandara milik perusahaan yang pernah diresmikan pada era Presiden Joko Widodo itu ternyata beroperasi tanpa pengawasan otoritas negara selama enam tahun. Dalam temuan di lapangan, tidak ada petugas Bea Cukai, Imigrasi, maupun AirNav yang bekerja di bandara tersebut. […]

expand_less