Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Boeing Rugi Rp89,8 Triliun, Akibat Penundaan Pesawat 777X hingga 2027 dan Denda Jumbo

Boeing Rugi Rp89,8 Triliun, Akibat Penundaan Pesawat 777X hingga 2027 dan Denda Jumbo

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Jum, 31 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Perusahaan pesawat raksasa asal Amerika Serikat, Boeing Co, kembali mencatat kerugian besar pada kuartal ketiga 2025. Dalam laporan keuangannya, Boeing mengalami kerugian hingga USD 5,4 miliar atau sekitar Rp89,84 triliun (kurs Rp16.640 per USD). Kerugian tersebut terjadi akibat penundaan pengiriman pesawat jet berbadan lebar 777X, yang kini diperkirakan baru akan dikirimkan pada tahun 2027. Selain itu, Boeing juga harus menanggung denda dan kompensasi kepada pelanggan atas keterlambatan tersebut.

Pesawat Boeing 777X merupakan proyek andalan yang diharapkan mampu menjadi penerus kesuksesan seri 777 sebelumnya. Namun, pengembangan pesawat ini terus terhambat sejak penerbangan perdananya pada tahun 2020. Awalnya, pengiriman 777X dijadwalkan pada 2021. Namun, proses sertifikasi yang rumit serta masalah teknis membuat jadwal itu terus mundur. Kini, Boeing memastikan pengiriman baru akan dimulai pada 2027, enam tahun lebih lambat dari rencana awal.

Menurut laporan DW pada Kamis (30/10/2025), penundaan tersebut berimbas besar terhadap kondisi keuangan perusahaan. Boeing harus membayar denda hingga USD 5 miliar (sekitar Rp83,18 triliun) dan mengalami tambahan biaya produksi. CEO Boeing, Kelly Ortberg, dalam keterangan resminya mengatakan perusahaan masih berupaya menyelesaikan proses sertifikasi dan pemulihan keuangan.

“Pesawat 777X menunjukkan performa baik dalam uji terbang. Kami tetap berkomitmen menyelesaikan pengembangan pesawat ini dan memastikan keselamatan serta kualitas terbaik bagi pelanggan,” ujar Ortberg dikutip dari CNBC.

Ia menambahkan, prioritas utama Boeing saat ini adalah menstabilkan rantai pasok, memperbaiki sistem produksi, dan mengembalikan kepercayaan publik setelah serangkaian masalah yang melanda perusahaan beberapa tahun terakhir.

Selain penundaan 777X, Boeing juga masih berjuang memulihkan reputasinya setelah insiden jatuhnya pesawat 737 MAX pada 2018 dan 2019 yang menewaskan ratusan orang. Kasus tersebut membuat Boeing menghadapi berbagai gugatan hukum dan sanksi denda dari regulator penerbangan global.

Perusahaan bahkan sempat menghentikan produksi 737 MAX selama lebih dari setahun, menyebabkan kerugian puluhan miliar dolar AS. Hingga kini, sebagian besar maskapai dunia masih berhati-hati dalam menerima pengiriman pesawat baru dari Boeing.

Dalam laporan keuangan kuartal III 2025, pendapatan Boeing tercatat turun 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Investor juga menunjukkan reaksi negatif. Saham Boeing di bursa New York (NYSE: BA) anjlok hampir 8 persen setelah laporan kerugian diumumkan.

Analis menilai, jika penundaan 777X terus berlanjut, Boeing berisiko kehilangan pangsa pasar di segmen pesawat wide-body yang kini mulai dikuasai oleh Airbus A350 dari Eropa.

“Setiap penundaan berarti kehilangan peluang kontrak miliaran dolar. Airbus kini selangkah lebih depan dalam inovasi dan pengiriman tepat waktu,” kata analis penerbangan dari AeroDynamic Advisory, Richard Aboulafia.

Boeing 777X merupakan pesawat berbadan lebar terbesar di dunia, dengan kapasitas hingga 426 penumpang dan jangkauan terbang mencapai 14.000 km tanpa henti. Pesawat ini menggabungkan efisiensi bahan bakar 12 persen lebih baik dibandingkan pendahulunya dan dilengkapi sayap lipat pertama di dunia untuk pesawat komersial.

Proyek ini semula digadang-gadang menjadi “penyelamat” Boeing pascapandemi COVID-19. Namun, masalah sertifikasi dan pengujian struktur membuat produksinya terus tertunda.

Pemerintah Amerika Serikat disebut mulai memberikan perhatian serius terhadap kondisi keuangan Boeing.
Sebagai salah satu kontraktor pertahanan terbesar AS, stabilitas Boeing dinilai penting tidak hanya bagi sektor sipil, tapi juga industri militer dan luar angkasa. Namun, analis memperingatkan bahwa tanpa reformasi besar di internal, Boeing berisiko kehilangan posisi strategisnya di pasar global.

“Masalah utama Boeing bukan hanya penundaan, tapi juga kultur manajemen yang lambat beradaptasi,” tulis The Wall Street Journal.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Jambi pada November 2025 Turun

    Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Jambi pada November 2025 Turun

    • calendar_month Sen, 5 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Nilai ekspor impor Provinsi Jambi pada November 2025 mengalami penurunan. Secara persentase, penurunan nilai impor sangat besar yakni mencapai 62,27 persen dibanding bulan Oktober 2025. Adapun penurunan nilai ekspor di angka 5,48 persen. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo dalam rilis BPS, Senin (5/1/2026) menyampaikan pada Oktober 2025, nilai ekspor asal Provinsi Jambi […]

  • Menkeu Purbaya Soroti Pemborosan Rumah Sakit, Tagihan BPJS Kesehatan Bengkak Gara-Gara Alkes Tak Efisien

    Menkeu Purbaya Soroti Pemborosan Rumah Sakit, Tagihan BPJS Kesehatan Bengkak Gara-Gara Alkes Tak Efisien

    • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pemborosan anggaran di sejumlah rumah sakit yang menyebabkan tagihan BPJS Kesehatan membengkak. Inefisiensi pengadaan alat kesehatan (alkes) dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya beban keuangan lembaga jaminan kesehatan tersebut. Dalam paparannya di Jakarta, Rabu (22/10/2025), Purbaya mencontohkan adanya aturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 […]

  • Puluhan Gubernur Temui Menkeu Purbaya, Protes Pemotongan Dana Transfer ke Daerah Rp226 Triliun

    Puluhan Gubernur Temui Menkeu Purbaya, Protes Pemotongan Dana Transfer ke Daerah Rp226 Triliun

    • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Puluhan gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Pertemuan itu berlangsung panas setelah para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) menyampaikan protes keras atas kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD) dalam APBN […]

  • Nvidia Jadi Perusahaan Pertama Tembus Valuasi US$ 5 Triliun

    Nvidia Jadi Perusahaan Pertama Tembus Valuasi US$ 5 Triliun

    • calendar_month Kam, 30 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Raksasa chip asal Silicon Valley, Nvidia, berada di jalur untuk menjadi perusahaan pertama di dunia dengan valuasi mencapai US$ 5 triliun. Pencapaian ini datang hanya tiga bulan setelah Nvidia mencatat rekor menembus nilai pasar US$ 4 triliun. Permintaan tinggi terhadap chip buatan Nvidia menjadi pendorong utama lonjakan harga saham perusahaan sejak awal 2023. […]

  • Begini Cara Thailand Dongkrak Jumlah Wisatawan China

    Begini Cara Thailand Dongkrak Jumlah Wisatawan China

    • calendar_month Kam, 23 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Thailand memberikan perhatian besar terhadap wisatawan China. Bahkan Thailand telah meluncurkan serangkaian langkah keselamatan yang dirancang khusus untuk mereka. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Tetap Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand Wanida Phansad kepada Xinhua dikutip dari Antara baru-baru ini. Dalam sebuah rapat gabungan di Bangkok yang membahas tentang menjamin keselamatan wisatawan China, […]

  • Menteri PANRB Siapkan Perpres Pemerintah Digital, Ubah Paradigma dari Prosedural Menuju Dampak

    Menteri PANRB Siapkan Perpres Pemerintah Digital, Ubah Paradigma dari Prosedural Menuju Dampak

    • calendar_month Sel, 9 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mengebut penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Pemerintah Digital. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus menjawab kebutuhan transformasi digital nasional. Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, pemerintah perlu menyiapkan masa transisi dari SPBE menuju Pemerintah Digital yang nantinya berfokus […]

expand_less