Said Abdullah Minta Agrinas Batalkan Impor 105 Ribu Mobil Niaga dari Indi

JAMBISNIS.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta PT Agrinas Pangan Nusantara membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil niaga dari India. Said menilai rencana tersebut berpotensi melemahkan industri otomotif nasional dan tidak sejalan dengan upaya memperkuat perekonomian domestik. Apalagi, pembelian kendaraan itu disebut akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan skema multiyears.

“Aksi korporasi dari dana APBN ini perlu dipikirkan ulang,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Menurut Said, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk mendorong ekonomi desa serta memperkuat rantai pasok dalam negeri.

Ia menilai rencana impor dalam jumlah besar mencerminkan belum adanya sinkronisasi dalam penguatan industri nasional, khususnya sektor manufaktur dan otomotif. Said juga menyinggung kajian dari Center of Economic and Law Studies (Celios) yang memperkirakan potensi dampak ekonomi dari kebijakan impor tersebut.

Dalam kajian itu disebutkan adanya potensi penggerusan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp39,29 triliun, penurunan pendapatan masyarakat sekitar Rp39 triliun, serta penurunan surplus industri otomotif hingga Rp21,67 triliun.

Selain itu, terdapat potensi pengurangan pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp17,39 triliun dan tekanan terhadap penerimaan pajak bersih sebesar Rp240 miliar.

Said turut mempertanyakan komunikasi Agrinas dengan produsen otomotif dalam negeri maupun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Ia mencatat, angka 105.000 unit hampir setara dengan produksi mobil niaga nasional dalam satu tahun.

Menurut dia, jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, kebijakan tersebut berpotensi menggerakkan industri otomotif, menyerap tenaga kerja, dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian.

Said juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan bengkel. Ia menilai harga beli yang lebih murah belum tentu efisien jika biaya jangka panjang justru lebih tinggi.

“Lebih bijak jika langkah ini bukan hanya dipikir ulang, tetapi dibatalkan,” ujar Said.

Ia menegaskan, setiap belanja negara harus dihitung manfaat ekonominya bagi industri nasional dan tenaga kerja dalam negeri, bukan semata-mata pertimbangan harga.