Selasa, 11 Agu 2026
light_mode
Beranda » Nasional » Menhan Sjafrie Soroti Banjir Sumatera-Aceh: Hutan Lindung Tak Terjaga, Butuh Tentara Kuat

Menhan Sjafrie Soroti Banjir Sumatera-Aceh: Hutan Lindung Tak Terjaga, Butuh Tentara Kuat

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi peringatan atas kondisi hutan lindung di Indonesia yang tidak terjaga. Menurut dia, pengelolaan kawasan hutan bahkan banyak dilakukan secara ilegal sehingga memperparah risiko bencana.

“Hutan lindung di Indonesia harus dijaga. Banyak tambang dan perkebunan yang dikelola secara ilegal,” kata Sjafrie saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Selasa (9/12/2025).

Ia mengaitkan bencana di Sumatera-Aceh dengan lemahnya sistem penjagaan kawasan hutan. Menurutnya, peristiwa banjir dan longsor yang menyebabkan 961 korban meninggal merupakan dampak dari kurangnya pengawasan negara atas kawasan lindung tersebut.

“Ini peringatan bahwa kita tidak menjaga hutan lindung. Terjadilah longsor, banjir, dan memakan 961 jiwa,” ujarnya.

Sjafrie menyatakan bahwa negara yang memiliki kekayaan alam besar seharusnya memiliki kekuatan pertahanan yang memadai. Tanpa kekuatan militer, sumber daya alam berpotensi dimanfaatkan oleh pihak lain.

“Negara kaya harus punya tentara yang kuat. Kalau lemah, sama saja rumah tidak dijaga, orang bisa keluar masuk dan membawa harta dari dalam,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pertahanan negara salah satunya bertujuan melindungi perekonomian dan kekayaan alam.

“Tanpa kekayaan alam, rakyat tidak bisa menikmati kemerdekaan,” tambahnya.

Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan kerusakan luas serta memaksa ribuan warga mengungsi. Data pemerintah menyebut lebih dari 900 korban meninggal dunia.

Pemerintah pusat menyiapkan sejumlah langkah penanganan darurat, termasuk pengiriman bantuan, helikopter kesehatan, dan alat angkut militer ke lokasi bencana.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Investasi Tembus Rp1.434 Triliun, BKPM Sebut Serap 1,95 Juta Tenaga Kerja Play Button

    Investasi Tembus Rp1.434 Triliun, BKPM Sebut Serap 1,95 Juta Tenaga Kerja

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dalam sembilan bulan terakhir, Januari-September 2025 total investasi yang masuk ke Indonesia sudah mencapai Rp1.434,3 triliun. Data itu diungkap oleh Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jumat (17/10). Menurut Rosan nominal Rp 1.434,3 triliun itu setara dengan 75,3 persen dari target investasi. Pemerintah menargetkan investasi sepanjang 2025 […]

  • Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Kembali Normal Usai Banjir

    Layanan Kereta Api di Sumut dan Sumbar Kembali Normal Usai Banjir

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan seluruh layanan kereta api di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah kembali beroperasi secara normal setelah sempat terdampak banjir dan cuaca ekstrem pada akhir November 2025. Sejumlah jalur yang sebelumnya mengalami gangguan kini telah dinyatakan aman dan dapat digunakan kembali untuk perjalanan penumpang maupun angkutan barang. Jalur […]

  • Prabowo Peringatkan Eks Bos BUMN: Siap-siap Dipanggil Kejaksaan Agung

    Prabowo Peringatkan Eks Bos BUMN: Siap-siap Dipanggil Kejaksaan Agung

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada mantan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pengelolaan perusahaan pelat merah di masa lalu. Prabowo menegaskan, para pejabat BUMN yang dinilai bermasalah harus siap mempertanggungjawabkan kinerjanya di hadapan hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun […]

  • Pemkab Merangin Lelang Kendaraan Dinas Tua untuk Tingkatkan PAD

    Pemkab Merangin Lelang Kendaraan Dinas Tua untuk Tingkatkan PAD

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, Jambi, berencana melelang kendaraan dinas (randis) yang sudah tidak layak pakai sebagai upaya menekan beban anggaran sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, dalam rapat evaluasi PAD yang digelar baru-baru ini. Zulhifni meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan pendataan aset, […]

  • 5 Sate Favorit Pejabat Indonesia, dari Jokowi Sampai SBY Doyan Sate Empuk nan Gurih

    5 Sate Favorit Pejabat Indonesia, dari Jokowi Sampai SBY Doyan Sate Empuk nan Gurih

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Siapa sangka, di balik kesibukan para pejabat tinggi negara, mereka juga punya menu kuliner sederhana yang selalu menggoda: sate. Olahan daging bakar yang disiram bumbu kacang atau kecap ini ternyata jadi favorit banyak tokoh penting Tanah Air. Dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masing-masing punya tempat langganan sate andalan. […]

  • 11.509 Sumur Minyak Rakyat di Jambi Terdata, 8.864 Titik di Batanghari Masuk Verifikasi, 1.021 Sudah Berkontrak

    11.509 Sumur Minyak Rakyat di Jambi Terdata, 8.864 Titik di Batanghari Masuk Verifikasi, 1.021 Sudah Berkontrak

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah terus mempercepat penataan pengelolaan sumur minyak masyarakat di Provinsi Jambi melalui implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Kebijakan tersebut menjadi dasar legalisasi pengelolaan sumur minyak masyarakat yang selama ini beroperasi secara […]

expand_less