Kamis, 20 Agu 2026
light_mode
Beranda » Regional » Data Penduduk Jambi 2025: Total 3,77 Juta Jiwa, Ini Jumlah di Setiap Kabupaten dan Kota

Data Penduduk Jambi 2025: Total 3,77 Juta Jiwa, Ini Jumlah di Setiap Kabupaten dan Kota

  • account_circle say say
  • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada pertengahan tahun 2025 mencapai 3,768 juta jiwa. Data tersebut merupakan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Dari 11 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, Kota Jambi masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak. Ibu kota provinsi itu dihuni sekitar 642,3 ribu jiwa, atau sekitar 17 persen dari total penduduk Provinsi Jambi.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah penduduk mencapai 430,2 ribu jiwa. Selanjutnya Kabupaten Bungo memiliki 386,1 ribu jiwa, disusul Kabupaten Merangin sebanyak 378,4 ribu jiwa dan Kabupaten Tebo dengan 359,6 ribu jiwa.

Di kelompok berikutnya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 339,6 ribu jiwa, Kabupaten Batang Hari sebanyak 320,3 ribu jiwa, serta Kabupaten Sarolangun dengan 310,7 ribu jiwa.

Sementara itu, Kabupaten Kerinci tercatat memiliki 258,2 ribu jiwa, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihuni 241,2 ribu jiwa.

Adapun daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit di Provinsi Jambi adalah Kota Sungai Penuh, yakni sekitar 101,9 ribu jiwa.

Komposisi jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk masih terpusat di kawasan perkotaan, khususnya Kota Jambi yang berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan aktivitas ekonomi di provinsi ini. Di sisi lain, wilayah penyangga seperti Muaro Jambi juga terus mengalami pertumbuhan penduduk seiring meningkatnya pembangunan kawasan permukiman dan konektivitas dengan Kota Jambi.

Data kependudukan menjadi salah satu indikator penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Informasi mengenai jumlah penduduk digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, hingga alokasi anggaran pembangunan di setiap kabupaten dan kota.

Data tersebut merupakan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dengan kondisi pertengahan tahun atau bulan Juni 2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

  • Penulis: say say

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 di 12 Provinsi, Termasuk Jambi! Cek Syarat dan Batas Akhirnya

    Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 di 12 Provinsi, Termasuk Jambi! Cek Syarat dan Batas Akhirnya

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah daerah di sejumlah wilayah Indonesia kembali memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga akhir tahun 2025. Setidaknya, 12 provinsi, termasuk Jambi, masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama (BBNKB). Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus […]

  • ASN Tebo Mulai WFH, Tapi Tidak Semua Bisa

    ASN Tebo Mulai WFH, Tapi Tidak Semua Bisa

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo mulai menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah setempat. Kebijakan ini diberlakukan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya penyesuaian pola kerja yang lebih adaptif dan efisien. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan […]

  • Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara: Pembebasan Pajak BUMN

    Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara: Pembebasan Pajak BUMN

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak permintaan CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, untuk membebaskan kewajiban pajak sejumlah BUMN yang belum dipenuhi sejak 2023. Purbaya mengungkapkan bahwa perusahaan yang dimaksud justru mencatatkan keuntungan dan sebagian sahamnya dimiliki investor asing. “Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi […]

  • Rupiah Tancap Gas! Tembus Rp17.911 per Dolar AS di Awal Perdagangan

    Rupiah Tancap Gas! Tembus Rp17.911 per Dolar AS di Awal Perdagangan

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Nilai tukar rupiah kembali bergairah. Mengawali perdagangan Kamis (6/8/2026), mata uang Indonesia dibuka menguat ke zona hijau terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mengutip Antara, rupiah menguat 22 poin atau 0,12 persen menjadi Rp17.911 per dolar AS. Posisi tersebut lebih baik dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp17.933 per dolar AS. Sementara […]

  • Harga Sembako di Pasar Angso Duo 30 Maret 2026, Cabai Rawit Merah Melonjak Tajam

    Harga Sembako di Pasar Angso Duo 30 Maret 2026, Cabai Rawit Merah Melonjak Tajam

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga kebutuhan pokok di Pasar Angso Duo pada 30 Maret 2026 relatif stabil. Namun, sejumlah komoditas hortikultura khususnya cabai mengalami kenaikan cukup signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, mayoritas harga sembako seperti beras, gula, minyak goreng, hingga daging masih berada dalam kondisi stabil. Harga beras medium seperti Beras Belido […]

  • OJK Siapkan Aturan Baru, Unitlink Hanya Boleh Dijual Asuransi dengan Ekuitas Besar

    OJK Siapkan Aturan Baru, Unitlink Hanya Boleh Dijual Asuransi dengan Ekuitas Besar

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNSI.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan regulasi baru yang akan membatasi pemasaran produk unitlink bagi perusahaan asuransi jiwa dengan ekuitas kecil. Aturan ini akan diatur dalam rancangan Surat Edaran OJK (SEOJK) tentang Kegiatan Usaha dan Lini Usaha Perusahaan Asuransi Berdasarkan Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE). Berdasarkan rancangan tersebut, perusahaan asuransi jiwa yang […]

expand_less