Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Menaker Yassierli: Daya Saing Rendah Jadi Pemicu Maraknya PHK di Indonesia

Menaker Yassierli: Daya Saing Rendah Jadi Pemicu Maraknya PHK di Indonesia

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Sel, 7 Okt 2025
  • comment 0 komentar

JAMBISNIS.COM – Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh pelemahan ekonomi global, tetapi juga oleh rendahnya daya saing tenaga kerja nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional yang digagas oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Asian Productivity Organization (APO) di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Menurut Yassierli, kurangnya daya saing menjadi salah satu faktor utama yang membuat industri dalam negeri tidak mampu bertahan dalam persaingan global, sehingga berimbas pada terjadinya PHK di berbagai sektor.

“Kalau saya sering sampaikan, salah satu penyebab PHK adalah karena memang daya saing kita yang kurang, resilien. Daya saing kurang itu salah satu faktornya. Faktornya banyak,”
ujar Yassierli dalam sambutannya di kantor Bappenas.

Ia menjelaskan, produktivitas tidak hanya diukur dari segi kuantitas, tetapi juga dari kemampuan menggunakan sumber daya secara efisien untuk menghasilkan produk yang bernilai. Peningkatan produktivitas, kata dia, akan mendorong keberlanjutan, perluasan, dan peningkatan kualitas industri nasional.

Selain itu, Yassierli menyoroti pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi yang tengah dialami Indonesia. Menurutnya, bonus demografi hanya akan memberikan manfaat ekonomi apabila diiringi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

“Hanya dengan produktivitas, bonus demografi dapat ditransformasi menjadi bonus ekonomi,” tegasnya.

Dalam paparannya, Yassierli menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil di kisaran 5% belum diimbangi oleh pertumbuhan produktivitas yang masih berada di sekitar 2,6%.

Oleh karena itu, ia menilai peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional yang digagas oleh Bappenas menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem, memperkuat sumber daya manusia, serta memperluas intervensi peningkatan produktivitas di berbagai sektor industri.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terdampak PHK mencapai 44.333 orang sepanjang Januari–Agustus 2025. Meski angka PHK pada Agustus menurun dibandingkan Juli, total kasus sepanjang tahun ini masih tinggi. Untuk diketahui, Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang PHK terbanyak pada Agustus 2025 dengan jumlah 261 pekerja.

  • Penulis: syaiful amri

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Erupsi Semeru Hari Ini: Status Awas, 3 Desa Terdampak dan 300 Warga Mengungsi

    Erupsi Semeru Hari Ini: Status Awas, 3 Desa Terdampak dan 300 Warga Mengungsi

    • calendar_month Kam, 20 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Gunung Semeru mengalami peningkatan aktivitas sejak Rabu (19/11/2025). Pada pukul 17.00 WIB, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) resmi menaikkan status Semeru ke Level IV atau Awas. Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari, terhitung 19–26 November 2025. Dalam enam jam pengamatan terakhir pada Kamis (20/11/2025) pukul 00.00–06.00 WIB, […]

  • Rupiah masih Melemah Terhadap Dolar AS

    Rupiah masih Melemah Terhadap Dolar AS

    • calendar_month Sel, 4 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Nilai tukar rupiah tampaknya belum stabil. Dibuka pada perdagangan hari ini, Selasa (4/11/2025), rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Mengutip Antara, rupiah dibuka terdepresiasi 0,25% atau 39 poin ke Rp16.715 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.676 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,11% atau 0,11 poin ke 99,97. Sementara […]

  • DPR Belum Jadwalkan Pembahasan Pilkada Lewat DPRD, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026

    DPR Belum Jadwalkan Pembahasan Pilkada Lewat DPRD, RUU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026

    • calendar_month 5 jam yang lalu
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga saat ini belum menjadwalkan pembahasan wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi melalui DPRD. Penyebab utamanya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda mengatakan, meskipun wacana pilkada lewat DPRD berkembang di ruang publik, […]

  • Harga Sembako di Jambi Hari Ini 7 Januari 2026, Cabai Rawit dan Bawang Mulai Turun

    Harga Sembako di Jambi Hari Ini 7 Januari 2026, Cabai Rawit dan Bawang Mulai Turun

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga kebutuhan pokok atau sembako di Kota Jambi terpantau relatif stabil berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi per Rabu (7/1/2026). Meski demikian, sejumlah komoditas strategis seperti cabai dan bawang mengalami penurunan harga di beberapa pasar rakyat. Pantauan dilakukan di tiga pasar utama, yakni Pasar Angso Duo, Pasar Rakyat Talang Banjar, dan […]

  • 70 Hektare Sawah Gagal Panen akibat Banjir di Gayo Lues Aceh

    70 Hektare Sawah Gagal Panen akibat Banjir di Gayo Lues Aceh

    • calendar_month Rab, 19 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melaporkan banjir yang melanda Kabupaten Gayo Lues akibat rusaknya bendungan dan tanggul desa telah merendam sekitar 70 hektare lahan pertanian warga. “Dampak material rusaknya fasilitas bendungan Desa Ulun Tanoh, Kecamatan Kuta Panjang, terdampak 68 hektare lahan persawahan sehingga gagal panen,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBA Aceh Fadmi Ridwan […]

  • KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp6,79 Triliun Selama Setahun Pemerintahan Prabowo

    KKP Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp6,79 Triliun Selama Setahun Pemerintahan Prabowo

    • calendar_month Rab, 29 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp6,79 triliun melalui berbagai upaya pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menyampaikan bahwa sepanjang periode Oktober 2024 […]

expand_less