Empat Visi Presiden Prabowo Bertumpu pada Pemanfaatan Tanah Nasional
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa empat visi utama Presiden Prabowo Subianto seluruhnya bertumpu pada pemanfaatan tanah dan tata ruang yang berkeadilan. Empat visi besar tersebut mencakup ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau. Menurut Nusron, keempat visi ini saling berkaitan dan membutuhkan tata kelola ruang yang terencana dengan baik.
“Ketahanan pangan butuh tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga butuh tanah, industrialisasi butuh tanah, dan perumahan murah pun memerlukan tanah yang sama. Inilah pentingnya tata ruang yang mampu menyeimbangkan semuanya,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan penataan ruang harus menjadi instrumen utama untuk menghindari tumpang tindih kepentingan antar sektor pembangunan. Karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh daerah perlu diselaraskan dengan arah pembangunan nasional yang digariskan Presiden Prabowo.
“Kita harus pastikan niat pembangunan itu benar sejak awal. Kalau salah niatnya maka salah juga tata ruangnya. Kesalahan dalam tata ruang berarti ada yang keliru dalam memaknai visi pembangunan itu sendiri,” kata Nusron.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 2.000 RDTR di seluruh Indonesia dalam waktu dua tahun ke depan. Sinkronisasi tata ruang diyakini menjadi fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan sosial dan berpihak pada masyarakat.
Dengan tata ruang yang harmonis dan berkeadilan, Nusron optimistis pembangunan nasional dapat berjalan efektif menuju kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, serta pemerataan akses terhadap hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kementerian ATR/BPN juga menegaskan bahwa kebijakan agraria ke depan akan difokuskan pada perlindungan tanah produktif dan optimalisasi pemanfaatan ruang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.
- Penulis: syaiful amri
