Daya Beli Masyarakat Jambi 2026: Naik atau Turun? Ini Datanya

JAMBISNIS.COM – Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi daya beli masyarakat Jambi masih relatif terjaga. Namun, tekanan biaya hidup, pasar kerja dan harga kebutuhan pokok membuat ruang belanja rumah tangga tetap perlu mendapat perhatian.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jambi pada Februari 2026 sebesar 3,99 persen, turun 0,50 poin persentase dibandingkan Februari 2025.

Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 1,80 juta orang, meski turun sekitar 3.080 orang dibandingkan setahun sebelumnya.

Di sisi lain, jumlah pekerja formal justru meningkat. BPS mencatat 830,31 ribu orang atau 46,21 persen penduduk bekerja berada dalam kegiatan formal, naik 1,55 poin persentase dibandingkan Februari 2025.

Angka ini menjadi salah satu sinyal bahwa pasar kerja Jambi belum menunjukkan pelemahan secara menyeluruh.

Meski pasar kerja relatif membaik, masyarakat tetap menghadapi tekanan dari sisi harga. Pada Maret 2026, inflasi tahunan Jambi tercatat 3,55 persen. Inflasi bulanan berada di level 0,14 persen dengan inflasi tahun berjalan 0,24 persen.

Sebelumnya, inflasi Jambi pada Februari bahkan mencapai 4,59 persen secara tahunan.

Inflasi Februari 2026 tercatat 0,58 persen secara bulanan. Kabupaten Muaro Bungo menjadi wilayah dengan inflasi tahunan tertinggi, yakni 6,46 persen, sementara Kota Jambi 4,37 persen.

Artinya, meskipun pendapatan sebagian masyarakat meningkat, kemampuan membeli barang dan jasa tetap dipengaruhi oleh seberapa cepat harga kebutuhan naik.

Dari sisi pendapatan, ada kabar positif bagi pekerja. Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan UMP 2026 sebesar Rp3.471.497, naik Rp236.962 atau sekitar 7,33 persen dari tahun sebelumnya.

Untuk Kota Jambi, UMK 2026 ditetapkan lebih tinggi, yakni Rp3.868.963. Muaro Jambi Rp3.651.917, Tanjung Jabung Barat Rp3.551.430, Sarolangun Rp3.533.562 dan Tanjung Jabung Timur Rp3.486.521.

Kenaikan upah ini secara teori memberikan tambahan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Namun, kenaikan upah tidak otomatis berarti daya beli seluruh masyarakat meningkat. Pasalnya, UMP/UMK terutama berlaku bagi pekerja yang masuk cakupan ketentuan pengupahan, sementara struktur ekonomi Jambi juga ditopang pekerja informal dan sektor pertanian.

BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Jambi Juni 2026 mencapai 188,77, naik 1,10 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik 2,10 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani naik 0,98 persen.

Lebih menarik lagi, NTP Juni 2026 tercatat 13,08 persen lebih tinggi dibandingkan Juni 2025. BPS menyebut peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan daya beli petani, terutama pada subsektor tanaman perkebunan rakyat.

Ini menjadi indikator penting bagi Jambi karena sebagian besar aktivitas ekonomi daerah masih berkaitan dengan sektor berbasis komoditas dan pertanian.

BPS mencatat persentase penduduk miskin Jambi pada September 2025 sebesar 6,89 persen. Angka tersebut turun 0,30 poin persentase dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,37 poin persentase dibandingkan September 2024.

Penurunan kemiskinan memberikan indikasi bahwa secara agregat kondisi kesejahteraan masyarakat mengalami perbaikan.

Namun, data kemiskinan tidak bisa digunakan sendirian untuk menyimpulkan daya beli karena indikator tersebut memiliki konsep dan periode pengukuran yang berbeda.

Melalui publikasi Analisis Pola Konsumsi Masyarakat Provinsi Jambi 2025, BPS menggunakan pengeluaran masyarakat untuk melihat pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan sebagai salah satu indikator kesejahteraan.

BPS menegaskan bahwa pola konsumsi dan pangsa pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan serta ketahanan pangan masyarakat.

Data Susenas Maret 2025 yang menjadi dasar publikasi tersebut berasal dari 7.233 rumah tangga sampel di Jambi dan dapat menghasilkan estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian, untuk membaca daya beli Jambi secara lebih lengkap, bukan hanya jumlah uang yang dimiliki masyarakat yang penting, tetapi juga ke mana uang tersebut dibelanjakan.

Jika porsi belanja makanan semakin besar, ruang rumah tangga untuk membayar pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan, tabungan dan kebutuhan lainnya menjadi semakin terbatas.

Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, pasar kerja tetap menjadi titik yang perlu diperhatikan. Data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan terdapat 453 pekerja di Jambi terdampak PHK sepanjang Januari-Juni 2026.

Secara nasional, jumlah pekerja terdampak PHK pada periode yang sama mencapai 32.389 orang. Angka Jambi memang jauh lebih kecil dibandingkan provinsi dengan PHK tertinggi. Namun bagi rumah tangga yang kehilangan pekerjaan, dampaknya terhadap konsumsi bisa langsung terasa.

PHK berarti hilangnya sumber pendapatan dan biasanya membuat rumah tangga melakukan penyesuaian pengeluaran, mulai dari menunda pembelian barang hingga mengurangi konsumsi nonpokok.

Jika seluruh indikator tersebut dibaca secara bersamaan, belum ada dasar kuat untuk menyebut daya beli masyarakat Jambi sedang anjlok pada 2026.

Justru terdapat beberapa indikator positif:

• Pertama, TPT turun menjadi 3,99 persen.
• Kedua, pekerja formal meningkat menjadi 46,21 persen dari total penduduk bekerja.
• Ketiga, UMP Jambi naik 7,33 persen.
• Keempat, NTP Jambi Juni 2026 meningkat 13,08 persen secara tahunan, menunjukkan daya beli petani semakin kuat.
• Kelima, angka kemiskinan turun menjadi 6,89 persen pada September 2025.

Namun terdapat pula sejumlah risiko:

• Pertama, inflasi masih berada di level yang cukup signifikan.
• Kedua, harga pangan sangat menentukan biaya hidup masyarakat.
• Ketiga, masih terdapat pekerja yang terkena PHK.
• Keempat, kenaikan pendapatan tidak dirasakan secara seragam oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya pekerja informal.