OJK Dorong Penguatan Pasar Obligasi dan Keuangan Berkelanjutan di ASEAN

JAMBISNIS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) terus mendorong penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal serta pengembangan keuangan berkelanjutan di kawasan ASEAN+3.

Upaya tersebut mengemuka dalam pembukaan rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events yang digelar di Yogyakarta, Senin (2/2/2026). Forum ini diselenggarakan OJK bekerja sama dengan ADB dan diikuti oleh para regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta organisasi internasional.

Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, mengatakan forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat integrasi pasar obligasi kawasan melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi lintas batas.

“Kehadiran berbagai pemangku kepentingan mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan, termasuk melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan,” ujar Retno.

Dalam pengembangan keuangan berkelanjutan, OJK telah meluncurkan sejumlah kebijakan, di antaranya Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Regulasi ini memperluas cakupan obligasi berkelanjutan tidak hanya pada aspek lingkungan (green), tetapi juga aspek sosial dan keberlanjutan lainnya.

Selain itu, OJK juga menerbitkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai acuan penyelarasan proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional.

Sementara dalam pengembangan Local Currency Bond Market, OJK menilai instrumen ini berperan penting dalam meningkatkan stabilitas keuangan, mengurangi risiko nilai tukar, serta memperkuat pembiayaan jangka panjang bagi proyek infrastruktur dan sosial.

Hingga akhir Desember 2025, OJK mencatat nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan telah mencapai Rp54,94 triliun atau setara USD 3,28 miliar, mencakup kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked bonds.

Di sisi lain, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana, menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan merupakan elemen penting dalam strategi pembangunan nasional untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Pemerintah, menurut Mada, telah mengembangkan berbagai skema pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik termasuk obligasi SDG dan obligasi biru, serta pembiayaan campuran (blended finance). Namun, keterbatasan kapasitas pendanaan masih menjadi tantangan utama, sehingga kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan.

Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia mencatat skor 70,2, lebih tinggi dari rata-rata global 69,5, dengan capaian 61,4 persen dari 23 indikator SDGs. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum berlangsung selama tiga hari, 2–4 Februari 2026, secara hybrid dan diikuti sekitar 200 peserta dari negara-negara anggota ASEAN+3.

Dalam forum tersebut, OJK juga menggelar Indonesia Session yang membahas perkembangan pasar modal nasional dengan tema “Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth” serta “Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy”.

Selain ABMF, turut diselenggarakan Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF). DBMF berfokus pada pengembangan aset digital, sementara CSIF membahas penguatan infrastruktur penyelesaian transaksi lintas batas obligasi di kawasan ASEAN+3. (*)