Senin, 24 Agu 2026
light_mode
Beranda » Nasional » APBN Oktober 2025 Seret: Pajak Turun dan K/L Kembalikan Anggaran Rp3,5 Triliun

APBN Oktober 2025 Seret: Pajak Turun dan K/L Kembalikan Anggaran Rp3,5 Triliun

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Kinerja APBN hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan tekanan dari sisi penerimaan pajak dan rendahnya serapan anggaran kementerian/lembaga (K/L). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penerimaan pajak masih seret, sementara beberapa K/L justru mengembalikan anggaran hingga Rp3,5 triliun.

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah terus mengejar realisasi pajak di tengah perlambatan ekonomi. Sejumlah wajib pajak, termasuk pengusaha, dilaporkan belum memenuhi kewajiban tepat waktu sehingga otoritas pajak harus mengirimkan surat teguran hingga melakukan kunjungan langsung.

“Ada pengusaha yang belum bayar pajak. Kami kirim surat supaya mereka membayar tepat waktu. Semua upaya kami lakukan sesuai aturan,” ujar Purbaya, Jumat (14/11/2025).

Data Kemenkeu memperlihatkan rasio pajak (tax ratio) hingga kuartal III/2025 merosot menjadi 8,58% terhadap PDB, level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode yang sama, tax ratio tercatat 9,48% pada 2024, 10,15% pada 2023, dan 10,9% pada 2022. Penurunan ini menjadi sinyal perlambatan aktivitas ekonomi dan lemahnya setoran pajak dari pelaku usaha. Dari sisi belanja negara, Purbaya menegaskan adanya K/L yang tak mampu merealisasikan anggarannya sehingga harus mengembalikan dana.

“Ada Rp3,5 triliun yang dikembalikan karena mereka tidak mampu membelanjakan anggaran tersebut,” kata Purbaya.

Ia tidak merinci K/L mana saja yang melakukan pengembalian, tetapi menyebut bahwa persoalan serapan rendah banyak terjadi pada K/L beranggaran besar. Salah satu yang disorot adalah Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 30 September 2025, serapan anggaran BGN baru mencapai 16,9%, terendah di antara K/L lainnya. Kementerian PUPR juga serapannya masih 48,2%, disusul Kementan yang baru 32,8%. Meski penerimaan menurun dan belanja tersendat, Purbaya memastikan defisit APBN tetap terkendali.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • RI–Korea Selatan Teken MoU Rp173 Triliun, Perkuat Investasi Energi hingga Industri

    RI–Korea Selatan Teken MoU Rp173 Triliun, Perkuat Investasi Energi hingga Industri

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi besar senilai Rp 173 triliun. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, nilai kerja sama tersebut setara dengan 10,2 miliar dolar AS. Penandatanganan dilakukan dalam forum “Indonesia–Korea Partnership […]

  • Rupiah Tak Berdaya! Pagi Ini Melemah ke Rp17.845 per Dolar AS

    Rupiah Tak Berdaya! Pagi Ini Melemah ke Rp17.845 per Dolar AS

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Nilai tukar rupiah jeblok lagi. Pada perdagangan Jumat (19/6/2026) pagi, kurs rupiah dibuka bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kini rupiah di level Rp17.845 per dolar AS. Berdasarkan data dari Antara, mata uang Indonesia melemah 51 poin atau tergerus 0,29 persen menjadi Rp17.845 per dolar AS. Penutupan sebelumnya rupiah diposisi Rp17.794 per […]

  • Bea Cukai Gagalkan 2 Kontainer & 2 Truk Garmen Ilegal dari China dan Bangladesh

    Bea Cukai Gagalkan 2 Kontainer & 2 Truk Garmen Ilegal dari China dan Bangladesh

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggagalkan peredaran garmen ilegal melalui dua operasi besar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, dan ruas tol Palembang–Lampung. Penindakan ini berhasil mengamankan tiga kontainer dan dua truk bermuatan pakaian jadi ilegal yang sebagian berasal dari China dan Bangladesh. Pada operasi pertama, tiga kontainer yang diangkut KM Indah Costa […]

  • Update Harga Emas Antam Hari Ini: Berbalik Ngegas! Naik Rp15 Ribu per Gram

    Update Harga Emas Antam Hari Ini: Berbalik Ngegas! Naik Rp15 Ribu per Gram

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga emas produksi Antam kembali menguat setelah beberapa hari mencatatkan pelemahan. Pada perdagangan Kamis (30/7/20260, logam mulia yang banyak diminati masyarakat itu melesat tajam dan kini dibanderol Rp2.616.000 per gram. Mengutip laman resmi Logam Mulia, emas Antam hari ini naik Rp15.000, dari sebelumnya Rp2.601.000 per gram menjadi Rp2.616.000 per gram. Tak hanya harga […]

  • BKN: Regulasi Kriminogenik dan Viktimogenik Ancam Hak Masyarakat dan Picu Korupsi Birokrasi

    BKN: Regulasi Kriminogenik dan Viktimogenik Ancam Hak Masyarakat dan Picu Korupsi Birokrasi

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menilai tantangan utama reformasi birokrasi di Indonesia tidak hanya terletak pada percepatan digitalisasi, tetapi juga pada kualitas regulasi yang dihasilkan pemerintah. Regulasi yang keliru dinilai berpotensi menjadi sumber kejahatan birokrasi sekaligus merugikan hak kesejahteraan masyarakat. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kebijakan publik yang bersifat kriminogenik dan viktimogenik harus […]

  • Pemerintah Amankan 14.239 Hektare Tanah Bermasalah Sepanjang 2025

    Pemerintah Amankan 14.239 Hektare Tanah Bermasalah Sepanjang 2025

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pada tahun 2025 melalui Satgas pusat telah menetapkan 185 orang tersangka, dengan total bidang tanah seluas 14.239 hektare. Adapun potensi nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 23,265 triliun. Tindakan tegas, kerja sama komprehensif, serta kolaborasi lintas institusi menjadi kunci memastikan penegakan hukum […]

expand_less