BGN Larang Keras Dapur MBG Pakai Beras SPHP dan Minyakita, Sudaryono Minta Masyarakat Lapor!
- account_circle -
- calendar_month 31 menit yang lalu
- print Cetak

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono saat sidak ke SPPG di Kota Jambi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilarang menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun minyak goreng rakyat Minyakita sebagai bahan baku pengolahan makanan.
Sudaryono menegaskan, larangan penggunaan dua komoditas tersebut sudah menjadi ketentuan sejak awal dirinya menjabat sebagai Kepala BGN.
“Harusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG,” tegas Sudaryono saat inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, beras SPHP dan Minyakita merupakan komoditas yang mendapatkan dukungan kebijakan harga dari pemerintah. Kedua produk tersebut memiliki peruntukan khusus untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memastikan masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Karena itu, penggunaannya untuk kebutuhan dapur MBG tidak diperbolehkan. Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan program.
“Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Enggak boleh,” tambahnya.
Sudaryono juga meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Tidak hanya masyarakat umum, kalangan media dan warganet juga diharapkan berperan aktif melaporkan apabila menemukan SPPG yang masih menggunakan beras SPHP maupun Minyakita.
BGN, lanjut dia, membuka sejumlah saluran pengaduan, mulai dari surat resmi, surat elektronik (email), hingga pesan WhatsApp. Informasi yang masuk akan menjadi bahan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran di lapangan.
Pengawasan penggunaan bahan baku ini menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola Program MBG. Pemerintah ingin memastikan pengadaan bahan pangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Di sisi lain, pelaksanaan Program MBG terus diperluas. Hingga saat ini, program tersebut telah melayani sekitar 58 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga menargetkan percepatan penyaluran dengan memberikan prioritas kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi.
Ke depan, program MBG ditargetkan menjangkau sekitar 78 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut terdiri atas kurang lebih 57 juta peserta didik, mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga satuan pendidikan lainnya.
Selain itu, sekitar 21 juta penerima manfaat lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sudaryono menegaskan, pemerintah tidak akan menghindari persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program. Sebaliknya, setiap kendala harus dihadapi dan diselesaikan agar pelaksanaan MBG semakin baik.
“Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan,” pungkasnya.
Penegasan BGN tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pengelola SPPG agar mematuhi ketentuan pengadaan bahan pangan. Pengawasan masyarakat juga diharapkan menjadi bagian dari kontrol bersama agar program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, dan tidak menyimpang dari aturan pemerintah.(*)
- Penulis: -
- Editor: Darmanto Zebua
