Purbaya Tepis Julukan Gaya Koboi: Saya Hanya Perpanjangan Tangan Presiden Prabowo
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
- print Cetak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (keempat kiri) berfoto bersama dengan jajaran pejabat Kemenkeu sebelum konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa gaya komunikasinya yang kerap dianggap “koboi” bukan tindakan pribadi, melainkan bentuk pelaksanaan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan kepercayaan ekonomi masyarakat.
“Saya tidak bertindak sendiri. Semua langkah saya adalah perpanjangan tangan Bapak Presiden. Jangan anggap saya koboi,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Purbaya menilai, kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan tren membaik seiring dengan berbagai kebijakan dan program akselerasi yang digulirkan pemerintah. Meski sempat menurun akibat demonstrasi besar pada September 2025, Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini kembali meningkat dari 101,5 menjadi 113,3 pada Oktober 2025.
Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga naik dari 90,5 menjadi 96,5, menandakan mulai pulihnya optimisme masyarakat terhadap ekonomi nasional.
“Daya beli membaik dan sentimen terhadap pemerintahan, khususnya ke Presiden Prabowo, juga sudah positif,” jelas Purbaya.
Ekonom Bahana TCW Investment Management, Emil Muhammad, menilai rendahnya kepercayaan konsumen dan pelaku usaha masih menjadi faktor yang menahan ekspansi bisnis di Indonesia. Pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 tercatat 7,7%, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 10,85%.
Menurut Emil, selama satu dekade terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia lebih banyak berfokus pada sisi penawaran (supply side) seperti pembangunan infrastruktur, pelabuhan, dan transportasi tetapi kurang memperhatikan sisi permintaan (demand side), termasuk daya beli masyarakat.
“Upah riil buruh tumbuh negatif lima tahun terakhir. Kenaikan gaji tidak sebanding dengan inflasi, jadi masyarakat merasa tidak makin sejahtera,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai sebagai kebijakan tepat untuk memperkuat sisi permintaan, karena memberi ruang bagi masyarakat memiliki pendapatan lebih yang bisa dialihkan untuk kebutuhan lain.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengungkapkan bahwa upah riil buruh turun di hampir semua sektor dalam lima tahun terakhir. Sebagai contoh, upah riil di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 10,6% dari Rp605.507 (2019) menjadi Rp543.143 (2024).
Sementara itu, di sektor keuangan dan properti, penurunan mencapai 14,5% dari Rp1,69 juta menjadi Rp1,45 juta per bulan.
“Gaji memang naik, tapi tidak menandingi kenaikan biaya hidup. Jadi wajar masyarakat merasa kesejahteraannya tidak meningkat,” jelas Arief.
Berdasarkan data Bappenas, proporsi pendapatan siap dibelanjakan (disposable income) terhadap PDB per kapita juga turun dari 78,9% pada 2011 menjadi hanya 72,7% pada 2023, menandakan tekanan konsumsi rumah tangga masih tinggi.
Emil menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi sangat bergantung pada komunikasi publik yang efektif.
“Pemerintah harus bisa menyampaikan arah kebijakan dengan jelas agar pelaku ekonomi yakin untuk bergerak. Komunikasi yang baik adalah bagian penting dari stabilitas ekonomi,” katanya.
Langkah Purbaya yang dinilai tegas dan cepat dalam mendorong belanja pemerintah serta menjaga kepercayaan pasar dinilai menjadi bagian dari strategi komunikasi baru pemerintahan Prabowo–Gibran untuk memulihkan sentimen positif terhadap ekonomi nasional.
- Penulis: syaiful amri
