Rp5,7 Triliun Masuk ke Kantong Pelaku Usaha Jambi, UMKM Makin Gesit

JAMBISNIS.COM – Uang pembiayaan terus mengalir ke sektor usaha masyarakat Jambi. Hingga Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menembus Rp5,7 triliun. Dana tersebut mengalir kepada sekitar 59 ribu debitur di Provinsi Jambi.

Bukan sekadar angka besar. Realisasi itu mencatat pertumbuhan 19,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pergerakan pembiayaan tersebut menjadi salah satu gambaran aktivitas usaha masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang masih mencari modal untuk mengembangkan bisnisnya.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi, Asyep Syaefudin, mengatakan pertumbuhan penyaluran KUR menunjukkan sektor riil di Jambi masih bergerak.

“Untuk KUR sampai saat ini sudah kita salurkan sebesar Rp5,7 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada sekitar 59 ribu debitur,” kata Asyep baru-baru ini.

Menurut dia, sektor riil memiliki posisi penting dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya ditopang belanja dan aktivitas pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat juga menjadi bagian penting dari perputaran ekonomi.

Karena itu, geliat UMKM menjadi perhatian. Ketika pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan, modal tersebut dapat digunakan untuk memperbesar kapasitas usaha, menambah stok, membeli peralatan hingga menjaga aktivitas bisnis tetap berjalan.

“Sebisa mungkin sektor riil terus tumbuh di tengah kondisi keuangan negara yang kurang baik. Dengan demikian, kita berharap UMKM berkembang, daya beli meningkat, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi juga semakin baik,” ujarnya.

UMi Ikut Mengalir

Bukan hanya KUR yang menunjukkan peningkatan. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Jambi hingga Agustus 2026 juga telah mencapai sekitar Rp254 miliar.

Pembiayaan tersebut disalurkan kepada sekitar 31.900 debitur.

Asyep mengatakan penyaluran KUR maupun UMi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan, terutama terkait pemerataan akses pembiayaan antarsektor usaha.

“Pergerakannya cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, persoalan yang masih menjadi perhatian adalah pemerataan sektornya yang belum optimal,” jelasnya.

Besarnya penyaluran KUR juga menunjukkan pelaku UMKM di Jambi cukup aktif mencari sumber pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Sebelumnya, data DJPb hingga Maret 2026 juga menunjukkan penyaluran KUR Jambi banyak terserap sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.

Asyep menilai angka Rp5,7 triliun memperlihatkan pelaku UMKM masih memiliki aktivitas pembiayaan yang cukup tinggi.

“Artinya, UMKM di Jambi cukup gesit dalam mencari pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka,” katanya.

Namun, besarnya nilai penyaluran belum otomatis berarti seluruh sektor usaha telah mendapatkan akses yang sama. Pemerataan menjadi tantangan berikutnya agar pembiayaan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu.

Karena itu, Kanwil DJPb Jambi mendorong pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Koperasi dan UKM, untuk memetakan sektor UMKM yang belum tersentuh pembiayaan.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sektor-sektor UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan sehingga pemerataan penyaluran KUR dan UMi dapat lebih optimal,” pungkasnya.

Jika akses pembiayaan semakin merata, aliran modal bukan hanya menjadi angka dalam laporan penyaluran. Modal tersebut diharapkan bisa berubah menjadi usaha yang tumbuh, produksi yang meningkat, lapangan kerja yang bertambah, hingga daya beli masyarakat yang ikut bergerak.(*)