-
Darmanto Zebua
JAMBISNIS.COM - Penutupan (shutdown) pemerintahan berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan kerugian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara sebesar US$ 15 miliar atau setara Rp 248 triliun per minggu. Kerugian ini akan terjadi di jika shutdown pemerintahan Amerika Serikat (AS) terus berlangsung.
Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett dalam wawancara CNN internasional sebagaimana dikutip dari Investor, menilai jika presiden memutuskan negosiasi benar-benar menemui jalan buntu maka PHK massal akan mulai terjadi.
“Namun saya pikir semua orang masih berharap kita bisa memulai awal yang baru di awal pekan ini, dan Partai Demokrat bisa melihat bahwa masuk akal untuk menghindari PHK seperti itu, untuk menghindari kerugian 15 miliar dolar AS per minggu yang menurut para penasihat ekonomi akan merugikan PDB jika terjadi penutupan,” ujar Hassett, Senin (6/10/2025).
"Namun jika Partai Demokrat menggunakan pendekatan yang bijak dalam proses persetujuan anggaran di Senat, maka tidak akan ada alasan untuk melakukan PHK," tambah Hassett.
Tahun fiskal 2024 berakhir pada 30 September 2025, tetapi Kongres masih belum berhasil mencapai kesepakatan mengenai anggaran untuk tahun berikutnya. Kebuntuan ini disebabkan oleh konflik sengit antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Senat, di mana Partai Republik tidak memiliki mayoritas yang dibutuhkan.
Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan bahwa jika Partai Demokrat tetap menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan sementara di Senat, Partai Republik akan memanfaatkan penutupan pemerintahan ini untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan melakukan PHK terhadap ribuan pegawai.(*)
