Backlog Perumahan RI Turun Jadi 9,6 Juta Unit pada 2025

JAMBISNIS.COM – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mengungkapkan angka backlog atau kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia mengalami penurunan pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, backlog perumahan tercatat sekitar 9.637.157 unit. Angka ini turun dibandingkan hasil Susenas 2023 yang mencapai sekitar 9,9 juta unit.

Kepala Divisi Riset Ekonomi SMF, Martin D Siyaranamual, menjelaskan bahwa angka backlog terbaru terdiri dari dua kelompok utama. Sekitar 5,5 juta rumah tangga tinggal di rumah yang bukan milik sendiri tetapi layak huni, sementara 4,1 juta rumah tangga lainnya tinggal di rumah yang bukan milik sendiri dan kondisinya tidak layak huni.

Menurut Martin, penurunan angka backlog tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa persoalan kebutuhan rumah di Indonesia telah teratasi.

“Apakah ini menandakan program perumahan pemerintah berjalan dan berhasil? Ya dan tidak. Karena belum dilihat secara detail keberhasilan dari program-program perumahan yang ada di Indonesia,” ujar Martin dalam konferensi pers kinerja tahunan SMF di Jakarta, awal Maret 2026.

Meski demikian, ia menilai berbagai program dan stimulus pemerintah memiliki kontribusi dalam menekan backlog perumahan.

Beberapa program tersebut antara lain Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KUR Perumahan, rumah subsidi, hingga insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100 persen. Kuota FLPP sendiri meningkat signifikan, dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit rumah pada 2025.

Martin menegaskan bahwa penurunan backlog tidak hanya dipengaruhi program pemerintah, tetapi juga faktor lain seperti perubahan tingkat kelahiran dan permintaan masyarakat terhadap rumah.

“Namun yang jelas, penurunan ini tentu tidak lepas dari peran program pemerintah,” kata dia.

Selain backlog kepemilikan rumah, Indonesia juga masih menghadapi backlog dari sisi kelayakan hunian. Pada tahun lalu, jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni mencapai sekitar 23,4 juta unit, turun dari sebelumnya sekitar 25 juta unit.

Rinciannya, sekitar 19 juta rumah tangga memiliki rumah sendiri namun kondisinya tidak layak, sedangkan 4,1 juta rumah tangga tinggal di rumah yang bukan milik sendiri dan tidak layak huni.

Dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan, SMF berperan menyediakan pendanaan jangka panjang bagi lembaga pembiayaan agar pasar pembiayaan perumahan tetap stabil.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan perusahaan juga berperan dalam penyaluran FLPP sejak 2018 dengan porsi pembiayaan 25 persen, sementara sisanya berasal dari pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menurut Ananta, untuk mendukung program tersebut SMF juga menerbitkan surat utang sebagai skema blended finance guna memperkuat pembiayaan perumahan nasional.

“Kami telah menerbitkan surat utang yang menjadi leverage dari dana pemerintah hingga 18 kali, dengan nilai mencapai Rp17,49 triliun,” ujarnya.