Minggu, 27 Sep 2026
light_mode
Beranda » Ekonomi » Jaksel dan Jaktim Jadi Lokasi Uji Coba LPG 3 Kg Satu Harga

Jaksel dan Jaktim Jadi Lokasi Uji Coba LPG 3 Kg Satu Harga

  • account_circle syaiful amri
  • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan uji coba kebijakan LPG 3 kilogram (kg) satu harga mulai dilakukan tahun ini. Pada tahap awal, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur ditetapkan sebagai wilayah percontohan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari aturan LPG tepat sasaran yang tengah disusun. Salah satu poin utama dalam aturan itu adalah penerapan satu harga LPG 3 kg di setiap wilayah.

Menurut Laode, uji coba dilakukan secara bertahap untuk menghindari gangguan distribusi jika kebijakan langsung diterapkan secara nasional. Ia mencontohkan pengalaman sebelumnya ketika aturan baru diberlakukan serentak dan memicu kekacauan di lapangan.

“Kita akan menggunakan piloting area. Dari piloting area itu kita belajar, agar tidak terjadi chaos jika langsung diterapkan di seluruh Indonesia,” kata Laode dalam tayangan YouTube Kementerian ESDM, Senin (9/2).

Ia menjelaskan, uji coba di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan berlangsung selama sekitar enam bulan. Selama periode tersebut, pemerintah akan memantau pelaksanaan kebijakan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul.

“Nanti begitu dimulai, kita ada enam bulan latihan dulu di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur sebelum masuk ke daerah-daerah lain,” ujarnya.

Kebijakan LPG 3 kg satu harga juga akan disertai dengan kewajiban pembelian menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Data penerima LPG bersubsidi saat ini telah dihimpun oleh Pertamina dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Melalui penerapan bertahap ini, Kementerian ESDM berharap dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum kebijakan diterapkan secara nasional. Targetnya, seluruh daerah di Indonesia dapat menikmati LPG 3 kg dengan harga yang seragam dan tepat sasaran.

  • Penulis: syaiful amri

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketahanan Energi Naik, Tapi Impor BBM dan LPG Masih Jadi Titik Lemah

    Ketahanan Energi Naik, Tapi Impor BBM dan LPG Masih Jadi Titik Lemah

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Indeks ketahanan energi Indonesia pada 2025 tercatat meningkat dan masuk kategori tangguh. Namun, capaian itu belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian energi nasional. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, menyebut indeks ketahanan energi Indonesia berada di angka 7,13 atau naik 0,39 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan produksi dan cadangan gas […]

  • Bahlil Pastikan Rp 618 Triliun Proyek Hilirisasi Jalan Terus

    Bahlil Pastikan Rp 618 Triliun Proyek Hilirisasi Jalan Terus

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proyek hilirisasi nasional senilai Rp 618 triliun bukan sekadar program ekonomi, tetapi merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Menurut Bahlil, pemerintah berkomitmen untuk memastikan seluruh proyek hilirisasi berjalan sesuai rencana, sebagai bagian dari strategi jangka panjang […]

  • Pemerintah Matangkan 9 Langkah Menuju Penerapan Zero ODOL 2027

    Pemerintah Matangkan 9 Langkah Menuju Penerapan Zero ODOL 2027

    • calendar_month Rabu, 8 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah memastikan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) atau bebas truk obesitas akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, tidak akan ada lagi penundaan dalam pelaksanaannya. “Kita berkomitmen agar mulai 1 Januari 2027, kebijakan zero ODOL benar-benar diterapkan […]

  • Bea Keluar Batu Bara Berlaku 1 Januari 2026, Kemenkeu Targetkan Tambahan Penerimaan Rp20 Triliun

    Bea Keluar Batu Bara Berlaku 1 Januari 2026, Kemenkeu Targetkan Tambahan Penerimaan Rp20 Triliun

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bea keluar (BK) ekspor batu bara akan mulai dipungut pada 1 Januari 2026. Saat ini, aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) masih dalam tahap penyusunan dan ditargetkan rampung sebelum akhir 2025. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, penyusunan PMK tersebut telah sejalan […]

  • Diskon PPN Properti Diperpanjang Hingga 2027, Begini Penjelasannya

    Diskon PPN Properti Diperpanjang Hingga 2027, Begini Penjelasannya

    • calendar_month Kamis, 16 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan relaksasi fiskal untuk sektor properti akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha sektor tersebut. Relaksasi akan diberikan dalam bentuk perpanjangan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) hingga tahun 2027. “Jadi ini untuk pertama kalinya ada kepastian untuk sektor properti sampai dua tahun ke depan,” ucap […]

  • Bersiaplah! Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik , JKN Defisit Rp30 Triliun

    Bersiaplah! Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik , JKN Defisit Rp30 Triliun

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Bersiaplah. Pemerintah memberi sinyal kuat bakal menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Langkah itu diambil sebagai upaya menyelamatkan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkirakan mengalami defisit hingga Rp20–30 triliun tahun ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penyesuaian iuran merupakan hal yang wajar. Menurutnya, tarif iuran JKN semestinya dievaluasi dan […]

expand_less