Kamis, 23 Jul 2026
light_mode
Beranda » Regional » Pertalite Langka di Kota Jambi, Gangguan Distribusi atau Pengawasan Makin Ketat? Ini Fakta-faktanya

Pertalite Langka di Kota Jambi, Gangguan Distribusi atau Pengawasan Makin Ketat? Ini Fakta-faktanya

  • account_circle say say
  • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAMBISNIS.COM – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite mulai dirasakan masyarakat Kota Jambi dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah SPBU di dalam kota dilaporkan kehabisan stok, sehingga pengendara terpaksa membeli Pertamax yang harganya lebih tinggi agar tetap bisa beraktivitas.

Pantauan di salah satu SPBU di Jalan Pattimura pada Selasa (21/7/2026) menunjukkan dispenser Pertalite tidak beroperasi. Tidak terlihat antrean kendaraan roda dua maupun roda empat seperti biasanya karena stok BBM bersubsidi tersebut telah habis. Seorang petugas SPBU mengaku pasokan Pertalite belum masuk, namun tidak mengetahui penyebab keterlambatan distribusi.

Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan. Marlena, seorang pengendara sepeda motor, mengaku biasanya selalu mengisi Pertalite. Namun karena stok kosong, ia terpaksa membeli Pertamax meski hanya mampu mengisi Rp20 ribu.

“Biasanya isi Pertalite, sekarang kosong. Terpaksa isi Pertamax,” ujarnya.

Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mengenai penyebab kosongnya Pertalite di sejumlah SPBU Kota Jambi.

Karena itu, belum dapat dipastikan apakah kondisi tersebut disebabkan oleh keterlambatan distribusi, peningkatan konsumsi, penyesuaian stok, atau faktor operasional lainnya.

Ketiadaan penjelasan resmi membuat masyarakat bertanya-tanya, terutama karena Pertalite merupakan BBM yang paling banyak digunakan kendaraan roda dua maupun sebagian kendaraan roda empat.

Kelangkaan ini terjadi hanya sekitar sepekan setelah Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel bersama BPH Migas, Komisi XII DPR RI, Ombudsman RI, Pemerintah Provinsi Jambi, dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan terpadu terhadap penyaluran BBM subsidi di sejumlah SPBU di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam kegiatan tersebut, Pertamina menegaskan akan memperketat pengawasan distribusi Pertalite dan Biosolar melalui Program Subsidi Tepat berbasis QR Code, pencocokan data kendaraan, serta pengawasan transaksi di SPBU.

Bahkan hingga Juli 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyatakan telah menjatuhkan sanksi kepada 130 SPBU dan dua Pertashop di wilayah Sumatera Bagian Selatan karena terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi. Namun, Pertamina tidak merinci berapa di antaranya berada di Provinsi Jambi.

Hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa kosongnya Pertalite di Kota Jambi berkaitan langsung dengan pengawasan tersebut.  Namun, sejumlah pengamat energi menilai pengawasan yang lebih ketat dapat memengaruhi pola distribusi apabila ditemukan dugaan penyimpangan, karena Pertamina harus memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai kuota dan tepat sasaran.

Di sisi lain, pengawasan juga bertujuan mencegah penyalahgunaan Pertalite melalui kendaraan yang tidak berhak, penggunaan QR Code yang tidak sesuai, hingga praktik pengisian berulang yang berpotensi mengganggu distribusi kepada masyarakat.

Di Jambi, Pertalite tetap menjadi BBM dengan konsumsi tinggi karena selisih harga yang cukup jauh dibanding Pertamax. Berdasarkan harga yang berlaku sejak 1 Juli 2026, Pertalite dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax Rp16.650 per liter. Selisih tersebut membuat banyak masyarakat memilih Pertalite sebagai bahan bakar harian. Ketika stok Pertalite kosong, pengendara praktis harus mengeluarkan biaya lebih besar atau mencari SPBU lain yang masih memiliki pasokan.

Masyarakat berharap Pertamina segera memberikan penjelasan mengenai penyebab kelangkaan sekaligus memastikan pasokan kembali normal. Bagi sebagian besar pengguna kendaraan, kepastian distribusi Pertalite dinilai lebih penting daripada sekadar informasi bahwa stok sedang kosong. Dengan penjelasan yang transparan, masyarakat dapat mengetahui apakah kondisi tersebut hanya bersifat sementara atau berkaitan dengan penyesuaian distribusi di lapangan.

Sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal normalisasi pasokan Pertalite di SPBU-SPBU Kota Jambi. Oleh karena itu, penyebab pasti kelangkaan masih menunggu penjelasan dari Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel.

  • Penulis: say say

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buka Gubernur Cup Futsal 2026, Gubernur Al Haris: Cari Bibit Berprestasi

    Buka Gubernur Cup Futsal 2026, Gubernur Al Haris: Cari Bibit Berprestasi

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Turnamen futsal memperebutkan Piala Gubernur 2026 dimulai. Turnamen ini dibuka langsung Gubernur Jambi Al Haris di Gedung Olah Raga (GOR) Kotabaru, Kota Jambi, Rabu (14/1/2026). Turnamen bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jambi Ke-69 tahun 2026 ini pesertanya para pelajar. Gubernur Al Haris berharap Gubernur Cup Futsal 2026 menjadi momentum penting […]

  • Pendapatan Negara di Jambi Tembus Rp1,64 Triliun pada Triwulan I 2026

    Pendapatan Negara di Jambi Tembus Rp1,64 Triliun pada Triwulan I 2026

    • calendar_month Jumat, 12 Jun 2026
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Kinerja pendapatan negara di regional Jambi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil positif. Realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp1,64 triliun atau tumbuh 80,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata, mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi daerah serta efektivitas upaya pemerintah […]

  • Nvidia Jadi Perusahaan Pertama Tembus Valuasi US$ 5 Triliun

    Nvidia Jadi Perusahaan Pertama Tembus Valuasi US$ 5 Triliun

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Raksasa chip asal Silicon Valley, Nvidia, berada di jalur untuk menjadi perusahaan pertama di dunia dengan valuasi mencapai US$ 5 triliun. Pencapaian ini datang hanya tiga bulan setelah Nvidia mencatat rekor menembus nilai pasar US$ 4 triliun. Permintaan tinggi terhadap chip buatan Nvidia menjadi pendorong utama lonjakan harga saham perusahaan sejak awal 2023. […]

  • Harga Emas Antam Terhempas dari Rekor, Turun Rp4.000

    Harga Emas Antam Terhempas dari Rekor, Turun Rp4.000

    • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Harga emas Antam terhempas dari rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) pada hari ini, Jumat (19/12/2025). Emas Antam diluar dugaan turun Rp4.000 hingga menjadi Rp2.483.000 per gram. Adanya penurunan harga yang terjadi membuat harga beli kembali (buyback) emas Antam ikut terpangkas menjadi Rp2.342.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai […]

  • Mendag Budi Santoso Tegaskan Bisnis Online Tak Ganggu Toko Offline

    Mendag Budi Santoso Tegaskan Bisnis Online Tak Ganggu Toko Offline

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa bisnis daring atau online tidak mengganggu keberlangsungan perdagangan di toko-toko offline. Ia menilai, penjualan online justru membuka ruang lebih besar bagi pedagang untuk memperluas pasar. Menurut Budi, banyak pelaku UMKM yang terbantu dengan hadirnya bisnis online karena model usaha ini selaras dengan perkembangan zaman dan tidak […]

  • Dikembalikan Jadi Hutan, Nusron Batalkan 1.040 SHM Tesso Nilo

    Dikembalikan Jadi Hutan, Nusron Batalkan 1.040 SHM Tesso Nilo

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • 0Komentar

    JAMBISNIS.COM– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan telah membatalkan 1.040 sertifikat hak milik (SHM) milik masyarakat yang berdampingan dengan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelawan, Provinsi Riau, agar mengembalikannya menjadi fungsi hutan. Nusron mengatakan hal ini usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pindana Pertanahan (PSKP) […]

expand_less