Wali Kota Denpasar Jaya Negara Paparkan Program Perlindungan Petani di Forum Asia Pasifik
- account_circle syaiful amri
- calendar_month Senin, 27 Okt 2025
- print Cetak
Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat memaparkan salah satu program unggulan Kota Denpasar, perlindungan petani, dalam forum CityNet Executive Committee Meeting ke-45 Asia Pacific di Bali Beach Convention Center, Sanur, Senin (27/10/2025)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memaparkan program unggulan Perlindungan Petani (Farmers Protection Program) dalam forum CityNet Executive Committee Meeting ke-45 Asia Pacific yang digelar di Sanur, Senin (27/10/2025).
Dalam forum yang dihadiri para delegasi internasional tersebut, Jaya Negara menjelaskan bahwa program Perlindungan Petani merupakan bentuk nyata komitmen Kota Denpasar dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian perkotaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Melalui program ini, kami ingin memastikan para petani mendapatkan perlindungan sosial yang inklusif serta dukungan ekonomi berkelanjutan, agar tetap mampu menjaga kemandirian pangan di tengah pesatnya perkembangan kota,” ujar Jaya Negara.
Ia menyebut petani sebagai penjaga kehidupan, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan pangan masyarakat.
Program Perlindungan Petani, kata Jaya Negara, lahir dari filosofi Tri Hita Karana keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan serta spirit Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang menuntun pembangunan Denpasar agar tetap selaras antara modernisasi dan pelestarian budaya.
Program ini juga menjadi bentuk implementasi nyata Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat lokal, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Jaya Negara menjelaskan, program ini dijalankan melalui tiga intervensi strategis, salah satunya intervensi hulu dengan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 0 persen untuk lahan pertanian produktif, sawah ekowisata, dan sawah murni, sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2023.
Selain itu, dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali juga turut memperkuat program ini, melalui bantuan keuangan khusus bagi pemeliharaan balai subak dan kegiatan keagamaan petani.
Dengan langkah tersebut, Denpasar berharap dapat menjadi contoh kota yang mampu menjaga keberlanjutan pangan tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai kearifan lokal Bali.
- Penulis: syaiful amri
