Rp90 Miliar Jalan Tanjab Timur 2026, Infrastruktur Jadi Penentu Pergerakan Ekonomi

JAMBISNIS.COM – Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu agenda penting Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, pada 2026. Wilayah yang ekonominya bertumpu pada pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber daya alam itu masih menghadapi persoalan konektivitas, terutama karena karakter wilayahnya yang banyak berupa lahan gambut.

Pada 2026, Tanjung Jabung Timur mendapat alokasi sekitar Rp90 miliar melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Nilai tersebut menjadi yang terbesar untuk satu kabupaten/kota di Provinsi Jambi dari total alokasi IJD Jambi sekitar Rp381 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk sejumlah ruas strategis, termasuk ruas Desa Simpang/Berbak menuju Simpang Jembatan Muara Sabak serta ruas Simpang Empat Kantor Camat Rantau Rasau menuju batas Kecamatan Nipah Panjang. Total penanganan yang direncanakan sekitar 9–10 kilometer.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi juga telah meninjau rencana penanganan ruas Rasau–Berbak pada September 2026. Penanganan tersebut diarahkan untuk memperbaiki konektivitas dan aksesibilitas masyarakat di wilayah tersebut.

Besarnya anggaran pusat menjadi penting karena kondisi jalan Tanjung Jabung Timur masih menjadi pekerjaan besar. Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pada 2025 jalan kabupaten dalam kondisi mantap baru mencapai 194,738 kilometer atau 16,68 persen. Pada 2024 angkanya 194,561 kilometer atau 16,67 persen. Artinya, dalam setahun peningkatannya hanya sekitar 177 meter.

Data BPS yang diperbarui Februari 2026 menunjukkan total jaringan jalan di Tanjung Jabung Timur pada 2025 mencapai 1.351 kilometer, terdiri atas 82 kilometer jalan negara, 101 kilometer jalan provinsi dan 1.167 kilometer jalan kabupaten/kota.

Kesenjangan antara panjang jaringan jalan dan jalan yang mantap tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan rumah konektivitas daerah. Pemerintah daerah bahkan menyebut kondisi jalan yang belum memadai berdampak terhadap distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Dalam satu paparan pada Juni 2026, Bupati Tanjung Jabung Timur menyebut kerugian ekonomi akibat jalan rusak di satu kecamatan dapat mencapai sekitar Rp40 miliar per tahun.

Dari sisi APBD, Dinas PUPR Tanjung Jabung Timur pada 2026 mencatat 252 paket pengadaan dengan total pagu sekitar Rp34,96 miliar berdasarkan penelusuran Rencana Umum Pengadaan. Anggaran tersebut mencakup berbagai pekerjaan infrastruktur dan kegiatan pendukung PUPR.

Jika digabungkan dengan intervensi pemerintah pusat melalui IJD, terdapat dorongan investasi infrastruktur yang cukup besar pada 2026. Namun, tantangannya bukan hanya menambah panjang jalan yang beraspal.

Bagi Tanjung Jabung Timur, kualitas jalan menentukan seberapa cepat kelapa, sawit, hasil pertanian, perikanan dan komoditas lainnya bergerak dari sentra produksi menuju pasar. Jalan yang lebih baik juga dapat menekan waktu tempuh dan biaya logistik, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya usaha perdagangan, jasa angkutan, bengkel, warung dan aktivitas ekonomi baru di sepanjang koridor.

Dengan jaringan jalan mencapai 1.351 kilometer tetapi jalan kabupaten yang mantap baru sekitar 16,68 persen, pembangunan 2026 menjadi bagian dari pekerjaan yang jauh lebih besar. Infrastruktur bukan sekadar proyek fisik. Bagi daerah berbasis komoditas seperti Tanjung Jabung Timur, jalan merupakan bagian dari rantai ekonomi yang menentukan apakah hasil produksi hanya keluar sebagai bahan mentah atau mampu menciptakan nilai tambah lebih besar di daerah.