Prabowo Subianto Wajibkan Ekspor Sawit dan Batu Bara Lewat BUMN
- account_circle say say
- calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
- print Cetak
Prabowo wajibkan ekspor sawit dan batu bara lewat BUMN. Pemerintah bidik kebocoran negara, perkuat devisa, tapi berisiko muncul rente baru.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN). Kebijakan ini menyasar komoditas utama seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy.
Dalam pidatonya di DPR, Prabowo menyinggung praktik lama yang merugikan penerimaan negara mulai dari underinvoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor (DHE). “Penjualan hasil SDA wajib melalui BUMN yang ditunjuk,” ujarnya.
Pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai eksportir tunggal. Perusahaan ini akan mengendalikan penjualan ke luar negeri sekaligus memantau arus devisa.
Masalahnya, praktik manipulasi nilai ekspor bukan hal baru. Pemerintah menilai selama ini terdapat selisih data antara catatan ekspor Indonesia dan negara tujuan. Selisih ini berdampak langsung pada penerimaan negara dan stabilitas nilai tukar.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini sebagai amanat konstitusi, merujuk Pasal 33 UUD 1945. Negara, kata dia, harus menguasai cabang produksi penting, termasuk pengelolaan ekspor komoditas strategis.
Data pemerintah menunjukkan, sekitar 60 persen ekspor nasional berasal dari komoditas SDA. Batu bara menyumbang 8,65 persen, CPO 8,63 persen, dan ferro alloy 5,82 persen.
Di satu sisi, pemerintah berharap kebijakan ini memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, meningkatkan penerimaan negara, serta menjaga stabilitas harga. Di sisi lain, sentralisasi ekspor melalui satu pintu BUMN berpotensi memicu kekhawatiran baru mulai dari birokrasi yang berlapis hingga potensi rente.
Pemerintah berdalih, kehadiran eksportir tunggal justru akan meningkatkan transparansi dan validitas data perdagangan. Selain itu, kontrol terhadap devisa diharapkan lebih kuat, sehingga berdampak pada kestabilan rupiah.
- Penulis: say say
