Indonesia Perkuat Kolaborasi Ketenagakerjaan ASEAN untuk Tingkatkan Kompetensi dan Perlindungan Pekerja

JAMBISNIS.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat kerja sama strategis di sektor ketenagakerjaan dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Langkah ini dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperkuat sistem perlindungan sosial bagi pekerja di kawasan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen aktif dalam mendorong kolaborasi lintas negara ASEAN melalui partisipasi dalam Pertemuan Pejabat Senior Perburuhan ASEAN (ASEAN Senior Labour Officials Meeting/SLOM) ke-21 dan SLOM Plus Tiga (SLOM+3) ke-23, yang diselenggarakan di Siem Reap, Kamboja, pekan lalu.

“Meskipun kami mengikuti secara daring, hal ini tidak mengurangi semangat dan kontribusi Indonesia dalam memperkuat kerja sama ketenagakerjaan, baik antarnegara ASEAN maupun dengan mitra dialog seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan,” ujar Cris dalam keterangannya di Bandung, Jumat (24/10).

Lebih lanjut, Cris menjelaskan bahwa Kemnaker secara konsisten menginisiasi berbagai program pengembangan tenaga kerja di tingkat regional, salah satunya melalui penguatan sistem pengakuan sertifikasi kompetensi kerja di kawasan ASEAN.

“Dalam lima tahun terakhir, Indonesia melalui Kemnaker dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah berperan aktif dalam penyusunan Panduan Harmonisasi Pengakuan Sertifikasi Keterampilan Pekerja ASEAN serta melakukan uji coba implementasinya di beberapa negara anggota,” ungkapnya.

Cris menambahkan, melalui harmonisasi tersebut, tenaga kerja muda Indonesia diharapkan dapat lebih mudah memperoleh pengakuan atas keterampilan mereka di negara-negara ASEAN, sehingga memperluas akses terhadap lapangan kerja dan meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja regional.

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Kemnaker Purwanti Uta Djara menekankan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai prioritas utama dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional dan regional.

“Penegakan K3 adalah garda terdepan dalam melindungi pekerja sekaligus meningkatkan produktivitas. K3 bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan dunia kerja,” jelas Uta.

Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas lembaga ketenagakerjaan dan pelatihan aparatur pengawas K3 menjadi fokus penting dalam kerja sama antarnegara ASEAN. Tujuannya, agar seluruh negara memiliki standar pelindungan tenaga kerja yang setara dan efektif.

Seluruh hasil dan rekomendasi dari pertemuan SLOM dan SLOM+3 ini akan dibawa ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 yang akan berlangsung pada 26 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pada forum tingkat tinggi tersebut, negara-negara ASEAN diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun pasar tenaga kerja yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

“Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi motor penggerak penguatan SDM di kawasan, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan visi ASEAN 2045,” tutup Cris.