-
Kurnia Sandi
JAMBISNIS.COM - Pemerintah resmi menaikkan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350 ribu unit pada 2025, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata 200–220 ribu unit per tahun sebelumnya. Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat realisasi program nasional penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam acara akad massal KPR subsidi di Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025), yang diikuti lebih dari 26 ribu penerima manfaat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa kenaikan kuota tersebut menjadi momentum bersejarah. “Sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo, jumlah kuota subsidi langsung ditingkatkan. Ini pencapaian terbesar dalam sejarah program FLPP,” ujarnya.
Dampak Ekonomi dan Bisnis
Kebijakan ini tidak hanya memberikan akses hunian layak, tetapi juga berperan besar dalam menggerakkan sektor riil. Pembangunan satu unit rumah diperkirakan menyerap minimal lima tenaga kerja langsung, belum termasuk efek turunan bagi sektor usaha pendukung seperti toko material, logistik, dan konsumsi lokal. Dengan target 350 ribu rumah, potensi penyerapan tenaga kerja bisa mencapai lebih dari 1,6 juta orang di berbagai daerah.
Selain menciptakan lapangan kerja, program ini turut memperkuat ekosistem bisnis properti. Banyak pengembang lokal tumbuh bersama kebijakan subsidi, bahkan melahirkan wirausaha baru dari kalangan muda. Salah satunya adalah Angga, mantan office boy yang kini berhasil membangun ribuan rumah subsidi dan menjadi mitra bank penyalur terbaik. “Ini bukti nyata rumah subsidi tidak hanya menyentuh aspek sosial, tetapi juga mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru,” jelas Maruarar.
Strategi Pembiayaan & Kolaborasi
